FIX! Kemenperin Tolak Investasi Apple Rp1,5 Triliun untuk Dagang iPhone 16 di Indonesia, Ternyata karena Ini Alasannya

Pemerintah Kementerian Perindustrian Indonesia (Kemenperin) menolak proposal investasi Rp1,5 Triliun dari Apple sebelumnya.
Pemerintah Kementerian Perindustrian Indonesia (Kemenperin) menolak proposal investasi Rp1,5 Triliun dari Apple sebelumnya.

AYOJAKARTA.COM -- Baru-baru ini Pemerintah Kementerian Perindustrian Indonesia (Kemenperin) menolak proposal investasi Rp1,5 Triliun dari Apple sebelumnya.

Penolakan Kemenperin ini dilakukan di tengah upaya Apple untuk memperluas pasarnya di Indonesia terutama dengan peluncuran produk baru iPhone 16.

Investasi Rp1,5 Triliun yang dilakukan oleh Apple ini dalam rangka untuk dibukanya kembali penjualan atau perindustrian produk dari Perusahaan raksasa ini, terutama iPhone 16.

Baca Juga: Laris Manis di Pasaran! 2 HP Apple Beda Harga, Cek Perbedaan Spesifikasi iPhone 15 Pro vs iPhone 16 Pro

Alih-alih setuju, Kemenperin justru menolak tawaran investasi dari Apple senilai Rp1,5 triliun ini karena merujuk pada asas keadilan.

Keputusan Kemenperin ini didasarkan pada beberapa faktor yang dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan.

“kita mencari solusi yang berdasarkan fairness berkeadilan, dengan merumuskan empat,” tutur Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat dikutip oleh AYOJAKARTA.COM dari Youtube tvOnenewscom pada Kamis 28 November 2024.

Adapun empat aspek utama prinsip keadilan tersebut di antaranya meliputi:

Baca Juga: Heboh! Apple Kalah di Indonesia, Malah Gelontorkan Investasi Fantastis, Ada Apa?

1.Perbandingan Investasi: Apple belum melakukan investasi dalam bentuk fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia, berbeda dengan investasi yang dilakukan di negara lain seperti Vietnam dan India.

2.Perbandingan dengan Merk Lain: Nilai investasi yang diajukan Apple dianggap tidak setara dengan investasi yang dilakukan oleh merek-merek lain di sektor teknologi, seperti Samsung dan Xiaomi, yang masing-masing berinvestasi sebesar Rp8 triliun dan Rp5 triliun.

3.Penciptaan Nilai Tambah: Pemerintah menilai bahwa investasi tersebut belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap nilai tambah dan penerimaan negara.

Baca Juga: Wajib tahu! Spesifikasi Apple iPhone 16 Series: iPhone 16 hingga iPhone 16 Pro Max, Pilih Mana?

4.Penciptaan Lapangan Kerja: Terdapat kekhawatiran bahwa investasi ini tidak akan cukup menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Tanpa adanya investasi yang seimbang dan berkeadilan, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak memberikan izin penjualan produk tersebut di dalam negeri.

Namun, pihak Kemenperin menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan negosiasi ulang dengan Apple untuk membahas proposal investasi tersebut lebih lanjut.

Baca Juga: iPhone 16 Kurang Laku, Apple Bikin Suku Cadang Self Service Repair, Pengguna Bisa Perbaiki HP Sendiri

Pihak Kemenperin juga mengharapkan Apple dapat memenuhi komitmen investasi sebelumnya yang belum dilaksanakan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# iPhone 16
# Kemenperin
# Apple

News Update

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.