Sudah Tahu? Ini Ketentuan Penerima Bansos 2025, Termasuk dalam KPM Ini Fix Tidak Dapat Bansos

Ini Ketentuan Penerima Bansos 2025, Termasuk dalam KPM Ini Fix Tidak Dapat Bansos
Ini Ketentuan Penerima Bansos 2025, Termasuk dalam KPM Ini Fix Tidak Dapat Bansos

AYOJAKARTA.COM - Bantuan Sosial atau bansos menjadi salah satu program unggulan pemerintah bagi KPM atau keluarga penerima manfaat yang termasuk kategori miskin.

Bukan hanya PKH dan BPNT yang merupakan bansos reguler, bantuan bagi KPM bagi keluarga pra sejahtera juga mencakup bantuan pelengkap atau komplementer.

Secara bertahap dan berkala, para KPM yang telah terdata dan termasuk dalam kategori penerima bansos akan memperoleh bantuan baik berupa uang tunai atau barang.

Baca Juga: Adu Infinix, Pilih Mana Infinix Hot 50 Pro Plus, Infinix Hot 40 Pro atau Infinix Note 40 Pro?

Disamping kedua jenis bansos tersebut, pemerintah juga menyalurkan bansos lain bagi masyarakat miskin yang bersifat insidental atau situasional seperti BLT El Nino atau BBM.

Hingga penghujung akhir tahun 2024, seluruh jenis bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBN terus disalurkan kepada jutaan KPM di seluruh Indonesia dan tercatat dalam DTKS.

Sejalan dengan transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto, pemerintah kembali mengingatkan peruntukan bansos kepada para KPM.

Mengacu pada ketentuan yang ada, untuk tahun 2025 mendatang penyaluran bansos dipastikan tidak akan lagi diberikan kepada KPM dengan kategori tertentu: 

Ketentuan Kategori KPM 2025

1. Penghasilan di Atas UMR/UMP

Adapun kategori pertama KPM yang tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos di periode tahun 2025 adalah memiliki penghasilan diatas rata-rata UMR/UMP atau UMK.

Baca Juga: Jangan Sampai Didiskualifikasi! Pahami Aturan dan Tata Tertib Selama SKB CAT BKN

Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen yang baru diumumkan Presiden, berpotensi membawa dampak bagi sejumlah keluarga penerima bansos.

2. Golongan Ekonomi Mapan

Kategori keluarga selanjutnya yang dipastikan akan terhapus dari daftar KPM bansos untuk tahun 2025 adalah Golongan Ekonomi Mapan atau Keluarga Mampu atau Sejahtera.

Untuk memastikan tingkat perekonomian keluarga, secara bertahap penyelenggara bansos melakukan verifikasi dan validasi bagi setiap KPM.

Melalui sistem yang terintegrasi dengan instansi pemerintah lainnya, data perekonomian KPM dapat diketahui secara lebih akurat.

3. Menjadi Bagian Keluarga Kategori Ini

Kategori ketiga KPM yang dipastikan akan terhapus pada tahun 2025 mendatang adalah memiliki keluarga ASN, TNI/ Polri, atau memiliki penghasilan dari dana APBN atau APBD.

Baca Juga: Dari 4 Penyalur Bansos, Baru 1 Bank Ini yang Sudah Salurkan Bansos PKH dan BPNT, Apa?

Perekrutan CPNS pada tahun 2024 yang masih dalam proses, dapat membuat data KPM bansos dihapus sebagai penerima apabila berhasil lolos dalam seluruh rangkaian seleksi.

4. Peserta BPJS Aktif

Kategori keempat yang membuat status sebagai KPM bansos dihapus pada 2025 adalah tercatat aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Disamping keempat kategori tersebut, status sebagai KPM bansos pada 2025 mendatang juga dapat dihapus apabila Tidak memiliki unsur komponen atau syarat menerima PKH.

Selain kesehatan bagi ibu hamil dan balita serta pendidikan bagi anak usia sekolah, komponen PKH juga meliputi Kesejahteraan dan Korban Pelanggaran HAM. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# PKH
# BPNT
# Bansos

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.