KKS Merah Putih Sudah Bisa Dicek? Ini Informasi Penting bagi KPM PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025

Meski pencairan PKH dan BPNT tahap kedua belum resmi dimulai, terdapat kelompok KPM yang sudah dapat melakukan pengecekan saldo KKS.
Meski pencairan PKH dan BPNT tahap kedua belum resmi dimulai, terdapat kelompok KPM yang sudah dapat melakukan pengecekan saldo KKS.

AYOJAKARTA.COM -- Proses pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2025 belum resmi dimulai.

Hal ini mengingat hingga saat ini Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kedua program tersebut belum diturunkan oleh pihak pusat.

Sebelum pencairan dapat dilaksanakan, Kementerian Sosial Republik Indonesia harus menyelesaikan serangkaian mekanisme administratif yang meliputi proses pengesahan Surat Keputusan (SK) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah divalidasi dan dinyatakan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan pada tahap kedua.

Baca Juga: Bank Mandiri Cair Duluan! Dana Rp400.000 Bantuan PKH BPNT Tahap 2 Mulai Disalurkan, Benarkah Bukan Rp600.000?

Setelah penerbitan SK tersebut, Kementerian Sosial kemudian mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk selanjutnya diterbitkan SP2D yang akan menjadi dasar pencairan dana melalui bank penyalur kepada para penerima manfaat.

Tanpa penerbitan SP2D ini, proses pencairan tidak dapat dilaksanakan sehingga para KPM diharapkan untuk bersabar sembari menunggu pengumuman resmi dari pihak berwenang terkait jadwal pencairan bantuan tahap kedua.

Meskipun pencairan PKH dan BPNT tahap kedua belum resmi dimulai, terdapat kelompok KPM tertentu yang sudah dapat melakukan pengecekan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih mereka.

Baca Juga: PKH, BPNT, Bantuan Beras 10 Kg, PIP, dan BLT Dana Desa Siap Disalurkan, Cek Jadwal Resminya

Kelompok tersebut adalah khusus bagi KPM yang telah memverifikasi data mereka secara online melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) dan menerima keterangan bahwa periode penyaluran bantuan mereka telah diperbarui untuk bulan Maret, April, dan Juni 2025.

KPM yang termasuk dalam kategori ini ditandai dengan status "SI" pada sistem dan diperbolehkan untuk melakukan pengecekan saldo KKS mereka mulai hari ini.

Dengan harapan bahwa dana bantuan mungkin telah ditransfer ke rekening mereka meskipun pengumuman resmi pencairan belum dikeluarkan.

Baca Juga: Siapkan Diri! PKH, BPNT, dan PIP Mulai Disalurkan Secara Bersamaan di Bulan Mei 2025

Hal ini menunjukkan bahwa proses pencairan mungkin dilakukan secara bertahap berdasarkan status verifikasi data KPM pada sistem SIKS-NG.

Para KPM PKH dan BPNT dianjurkan untuk secara berkala memantau status data mereka pada SIKS-NG dan melakukan pengecekan saldo KKS Merah Putih apabila status mereka sudah termasuk dalam kategori yang disebutkan di atas.

Pengecekan saldo dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain melalui mesin ATM bank penyalur, layanan mobile banking, atau mengunjungi kantor cabang bank penyalur terdekat.

Penting bagi para KPM untuk memastikan bahwa data mereka sudah terverifikasi dengan benar pada sistem SIKS-NG untuk menghindari keterlambatan atau kendala dalam penerimaan bantuan.

Selain itu, KPM juga dianjurkan untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pendamping PKH setempat atau mengakses situs resmi Kementerian Sosial untuk mendapatkan pembaruan mengenai jadwal resmi pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025.

Baca Juga: Cairnya Dijamin! Ini 4 Kategori KPM PKH dan BPNT yang Aman di Tahap Kedua April-Juni 2025

Sehingga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH
# BPNT
# pencairan
# tahap kedua
# KKS merah putih

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.