Hilal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Semakin Jelas, Ini Provinsi dengan Peluang Terbesar Dapat Bantuan

Karena acuan penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 mengalami perubahan, penentuan kategori Desil belum sepenuhnya dipahami para KPM.
Karena acuan penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 mengalami perubahan, penentuan kategori Desil belum sepenuhnya dipahami para KPM.

AYOJAKARTA.COM -- Memasuki pertengahan Mei 2025, kabar terkait kepastian waktu penyaluran bansos PKH serta BPNT masih menjadi penantian bagi para penerima manfaat.

Selain karena acuan penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 mengalami perubahan, penentuan kategori Desil belum sepenuhnya dipahami para KPM.

Pada penyaluran tahap I atau Periode Januari-Maret lalu, Kemensos menjadikan DTKS, P3KE serta Reg Sosek sebagai acuan bagi para KPM bansos PKH serta BPNT.

Baca Juga: Xiaomi 15 Ultra vs Vivo X200 Pro vs Samsung S25 Ultra, HP Flagship Mana Pemilik Kamera Terbaik 2025?

KPM yang terdaftar atau dinyatakan layak sebagai penerima bantuan, dapat melakukan pencairan melalui Kartu KKS Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.

Terkait dengan nominal pencairan bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM, hal tersebut disesuaikan dengan ketersediaan komponen.

Semakin banyak jumlah komponen bantuan yang dimiliki oleh para KPM, maka nominal atau besaran diterima juga akan besar serta sebaliknya.

Adapun jenis komponen yang menjadi acuan penyaluran bansos reguler antara lain adalah Kesehatan, Pendidikan serta Kesejahteraan Sosial.

Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual Pasien Anak Disabilitas oleh Perawat di Rumah Sakit Cirebon, Polisi Periksa 11 Saksi

Namun pada penyaluran tahap kedua atau periode salur April-Juni, penentuan status sebagai KPM sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Adanya peralihan acuan penentuan bansos tersebut, oleh sebagian KPM bansos PKH dan BPNT disikapi dengan hanya bisa berharap.

Selain itu hingga hampir pertengahan bulan Mei ini, pemerintah melalui kanal resmi bansos belum sepenuhnya memberikan informasi lebih akurat.

Meski sejumlah penyaluran telah beredar di sejumlah kalangan, dapat dipastikan hal tersebut bukan merupakan bansos PKH atau BPNT tahap kedua.

Baca Juga: Update Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Abraham Samad dan Michael Sinaga Absen dari Panggilan Polda Metro Jaya

Sehubungan mekanisme penentuan bansos PKH dan BPNT tahap kedua, pemerintah telah menetapkan aturan berdasarkan wilayah tinggal serta kekuatan perekonomian atau Desil.

Adapun daerah yang akan menjadi prioritas penerima bansos PKH dan BPNT di tahap kedua adalah Desil I, Desil II serta Desil III dan seterusnya.

Semakin Besar kategori Desil yang ditentukan oleh DTSEN, peluang untuk menerima bansos reguler akan menjadi sangat kecil dan sebaliknya.

Mengacu pada ketentuan tersebut, berikut adalah daftar provinsi yang termasuk ke dalam wilayah Desil I atau memiliki peluang menerima bansos lebih besar.

Baca Juga: Realme 14 5G dan 14T 5G Speknya Gaspol Banget! Bawa Performa Ngebut, Gaya Dapet, Harga Masuk Akal

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung serta Provinsi Jawa Barat.

Adapun provinsi yang termasuk dalam kategori Desil II antara lain Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kaltim, Kalteng, Kalut, Bali, NTT serta NTB.

Sedangkan provinsi yang masuk dalam Desil III antara lain Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Maluku, Papua Barat serta Papua.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Mei 2025
# desil
# tahap 2
# PKH
# BPNT

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.