KPM PKH dan BPNT Wajib Tahu, Hanya Keluarga Kategori ini yang Bisa Dapat Bansos Hingga Sepuluh Juta!

KPM PKH dan BPNT Wajib Tahu, Hanya Keluarga Kategori ini yang Bisa Dapat Bansos Hingga Sepuluh Juta!
KPM PKH dan BPNT Wajib Tahu, Hanya Keluarga Kategori ini yang Bisa Dapat Bansos Hingga Sepuluh Juta!

AYOJAKARTA.COM – Salah satu pertanyaan yang sering mencuat saat penyaluran bansos PKH dan BPNT sedang berlangsung adalah jumlah nominal pencairan.

Adanya perbedaan nominal bansos PKH dan BPNT yang diterima oleh masing-masing KPM, sering menjadi perbincangan hangat di kalangan penerima manfaat.

Akibat perbedaan jumlah nominal bantuan yang diterima masing-masing keluarga, tidak sedikit KPM bansos PKH dan BPNT yang kemudian mempertanyakan alasan.

Baca Juga: Akibat Tanah Bergerak Puluhan Rumah di Purwakarta Terdampak, Sekarang Mulai Berpotensi Menghadang Ruas Tol Cipularang

Berdasarkan pada regulasi yang telah ditentukan, jenis komponen bansos PKH terdiri dari Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.

Perbedaaan komponen dari masing-masing KPM, menjadi salah satu penyebab adanya selisih jumlah bantuan yang diterima.

Guna meminimalisir potensi berkembangnya asumsi di kalangan penerima manfaat, berikut adalah jenis-jenis komponen bansos PKH yang perlu diketahui.

Dengan mengetahui jenis-jenis komponen bantuan yang diterima, KPM PKH akan lebih memahami alasan perbedaan jumlah nominal saat menerima pencairan.

Baca Juga: Menanti Gebrakan Presiden Prabowo Subianto, Sastrawan Sosiolog ini Ungkap Empat Alasan Indonesia Belum Juga Sejahtera!

Berdasarkan pada Indeks Per Tahun Bansos PKH tahun 2025, Komponen Kesehatan bagi Ibu Hamil dan Anak Usia Dini akan memperoleh bantuan senilai Rp 3,000,000.

Indeks tahunan kategori PKH selanjutnya atau Usia Sekolah bagi Tingkat SD, SMP dan SMA akan mendapat bantuan masing-masing senilai Rp 900,000, Rp 1,500,000 dan Rp 2,000,000.

Adapun kategori komponen bantuan ketiga atau Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemensos adalah Disabilitas Berat dan Lanjut Usia.

Berdasarkan pada indeks pencairan per tahun, jumlah nominal bantuan yang akan diterima oleh masing-masing KPM PKH pemilik kategori tersebut adalah sebesar Rp 2,400,000.

Baca Juga: Kenapa BSU Periode Juni-Juli 2025 Belum Cair? Ketahui Penjelasan Terkait Mekanisme Penyaluran Bantuan Ini

Disamping ketujuh pengelompokkan tersebut, penyaluran bansos PKH tahun 2025 juga menambahkan kategori baru untuk Komponen Kesejahteraan Sosial.

Penambahan komponen yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada penyaluran di tahun 2025 adalah Korban Pelanggaran HAM Berat.

KPM yang dianggap memenuhi sejumlah persyaratan sesuai ketentuan Menkopolhukam, akan berkesempatan memperoleh bantuan senilai Rp 10,000,000 per tahun.

Kondisi atau kategori Pelanggaran HAM Berat di Indonesia diantaranya Peristiwa 1965-1966, Korban Petrus di rentang tahun 1982-1985 dan Peristiwa Talangsari Lampung 1989.

Baca Juga: Segera Debut September 2025, Inilah 10 Bocoran Menarik dari iPhone 17 Air, Punya Fitur Apa?

Disamping itu, kategori KPM yang berhak mendapatkan bansos senilai Rp 10,000,000 per tahun adalah korban Kerusuhan Mei 1998 dan Tragedi Trisakti serta Wasior dan Wamena.

KPM yang termasuk dalam kategori tersebut, selain berkesempatan mendapat bantuan tunai juga dapat berupa Modal Usaha, Kesehatan, bantuan Pendidikan.

Seluruh peristiwa tersebut juga telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan
# Bansos PKH dan BPNT
# komponen

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.