Bantuan Juli-September 2025 Dipercepat, Ini 5 Syarat yang Harus Dipenuhi KPM

Bantuan Juli-September 2025 Dipercepat, Ini 5 Syarat yang Harus Dipenuhi KPM
Bantuan Juli-September 2025 Dipercepat, Ini 5 Syarat yang Harus Dipenuhi KPM

AYOJAKARTA.COM - Kementerian Sosial telah mengeluarkan instruksi penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT yang telah menerima bantuan pada tahap kedua.

Untuk memastikan kelancaran pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga yang mengcover alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2025, semua KPM diwajibkan memenuhi lima syarat terbaru yang telah ditetapkan pusat.

Pencairan bantuan tahap ketiga ini diprediksi akan dipercepat menjelang akhir tahun 2025 dan akan disalurkan melalui dua mekanisme utama: kartu KKS Merah Putih dan PT Pos Indonesia di berbagai daerah.

Baca Juga: Jadwal Job Fair Jakarta Selatan Juli 2025, Gratis dan Terbuka untuk Umum!

Bagi KPM yang telah menerima bantuan tahap kedua dengan lancar, mereka tetap harus bersiap dan memastikan memenuhi persyaratan baru ini untuk menghindari kendala pada pencairan selanjutnya.

Kelima syarat ini bersifat kumulatif dan harus dipenuhi secara bersamaan untuk memastikan nama KPM dapat dimasukkan ke dalam daftar calon penerima bantuan tahap ketiga.

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah kesesuaian data NIK KPM dengan database Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

Data KPM PKH dan BPNT harus benar-benar match atau padan dengan data yang tersimpan di Dukcapil, karena tanpa kesesuaian ini, Kementerian Sosial tidak dapat memasukkan nama KPM ke dalam daftar calon penerima bantuan tahap ketiga.

Baca Juga: GAWAT! Desil Salah Bisa Bikin PKH dan BPNT Tidak Cair Selamanya, Begini Cara Mengubahnya...

Syarat kedua khusus berlaku untuk KPM PKH yang masih memiliki komponen keluarga seperti anak sekolah, ibu hamil, balita, penyandang disabilitas berat, atau lansia dalam keluarganya.

Keberadaan komponen-komponen ini menjadi indikator bahwa keluarga tersebut masih memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PKH.

Syarat ketiga mengharuskan data KPM dalam kondisi valid tanpa masalah, baik anomali rekening maupun anomali data di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data yang bermasalah atau mengalami anomali akan menghambat proses pencairan bantuan.

Syarat keempat adalah kelulusan verifikasi kelayakan yang dilakukan setiap bulan oleh pusat melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation).

Baca Juga: Siap Gebrak Pasar dengan AI! Peluncuran Resmi Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, dan Watch 8

Proses verifikasi ini menentukan apakah KPM masih layak atau tidak layak menjadi penerima bantuan sosial berdasarkan kondisi terkini keluarga.

KPM yang dinyatakan masih layak akan lolos syarat keempat ini. Syarat kelima dan terakhir adalah perubahan periode salur dalam sistem SIKS-NG yang menunjukkan periode Juli, Agustus, dan September.

Ketika data KPM dicek di aplikasi SIKS-NG, keterangan periode salur harus sudah berubah menjadi bulan Juli-September untuk tahap ketiga.

Hanya KPM yang memenuhi kelima syarat ini secara lengkap yang akan dapat menerima bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga dengan lancar.

Pemerintah menekankan bahwa kelima syarat ini merupakan filter penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil penerima manfaat di lapangan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan
# KPM
# PKH dan BPNT

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.