Bantuan Bagi KPM Susulan Masih Dalam Proses Pencairan, Ini Prediksi Jadwal Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap Ketiga

Bantuan Bagi KPM Susulan Masih Dalam Proses Pencairan, Ini Prediksi Jadwal Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap Ketiga
Bantuan Bagi KPM Susulan Masih Dalam Proses Pencairan, Ini Prediksi Jadwal Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap Ketiga

AYOJAKARTA.COM – Dasar pencairan bansos reguler PKH dan BPNT tahap kedua, sebagaimana telah diketahui menggunakan DTSEN sebagai acuan tunggal.

Merupakan hasil pemutakhiran dari DTKS, P3KE dan Regsosek, DTSEN menggunakan sistem pengelompokan Desil sebagai acuan bagi calon KPM bansos PKH dan BPNT.

Berdasarkan pada hasil pengelompokan DTSEN, calon KPM bansos PKH diprioritaskan bagi Desil I hingga IV dan Desil I hingga V bagi calon penerima BPNT.

Baca Juga: Ahli Psikolog Forensik Beberkan Fakta Mengapa Wajah Tom Lembong Tetap Sumringah Meskipun Sudah Divonis Bersalah

Sedangkan bagi kelompok masyarakat yang termasuk dalam daftar peringkat Desil V hingga Desil X, dikategorikan sebagai golongan Non Prioritas.

Melalui proses asesmen atau persetujuan yang ketat, para kelompok masyarakat dalam peringkat Desil V masih berkesempatan untuk mendapatkan bantuan.

Adapun beberapa contoh jenis bantuan sosial yang dapat diterima oleh KPM dalam peringkat Desil I hingga V adalah PBI JK dan maupun Asistensi Rehabilitasi.

Terkait dengan penyaluran bansos reguler PKH dan BPNT tahap kedua, hingga hari ini pemerintah melalui PT Pos Indonesia terus melakukan pencairan bagi para KPM Susulan.

Baca Juga: Ingin Mengakhiri Siklus Kelebihan Jumlah Lulusan atau Over Supply pada Tahun 2030? Ini Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan!

KPM Susulan merupakan kategori kelompok penerima bansos reguler yang sempat mengalami penundaan akibat adanya perbedaan data.

Setelah melalui proses verifikasi dan persetujuan dari instansi terkait, tahapan selanjutnya adalah pencairan bantuan baik melalui lembaga perbankan maupun PT Pos Indonesia.

Penyaluran bantuan periode April-Juni yang masih berproses, membuat calon KPM bansos mempertanyakan jadwal pencairan tahap ketiga.

Mengacu pada pola penyaluran bantuan sosial di periode-periode sebelumnya, pemerintah memerlukan sejumlah tahap sebelum mulai melakukan pencairan.

Baca Juga: Setelah Dasawisma, Sekarang Giliran Biaya Operasional untuk Ribuan RT dan RW di Jakarta yang akan Mengalami Kenaikan!

Sehubungan dengan proses pencairan bantuan sosial tahap ketiga atau periode salur Juli-September, hingga saat ini pemerintah masih melakukan upaya verifikasi dan validasi.

Hasil dari proses pemutakhiran data dan verifikasi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan daftar calon KPM yang akan terdaftar dalam pencairan tahap selanjutnya.

Dalam proses tersebut, pemerintah juga melakukan perumusan terkait besaran bantuan yang akan diterima oleh masing-masing KPM.

Dengan melibatkan lembaga perbankan maupun PT Pos Indonesia, daftar nama calon KPM selanjutnya disebarkan ke masing-masing wilayah serta membuka kanal pengaduan.

Baca Juga: Calo Tiket Tur G-Dragon Diciduk di Taiwan, Raup Penjualan Ilegal di Atas Rp11 Miliar

Proses verifikasi dan pemutakhiran data setiap calon KPM bansos reguler hingga pendistribusian ke wilayah, memerlukan waktu sekitar empat pekan.

Mengacu pada tahapan proses tersebut, dapat diprediksi bansos reguler PKH dan BPNT tahap ketiga akan mulai menunjukkan perubahan status pada awal bulan September.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bansos PKH dan BPNT tahap ketiga akan cair lebih cepat atau pada pekan terakhir bulan Agustus. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DTSEN
# Bansos
# PKH dan BPNT

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.