Geger! Google Belum Daftar PSE, Kominfo Tegaskan akan Ambil Langkah Tak Main-main: Tak Ada Tempat di Indonesia

ika Google Belum Daftar PSE, Kominfo: Warung Aja Harus Lapor, Maaf Tidak Ada Tempat di Indonesia
ika Google Belum Daftar PSE, Kominfo: Warung Aja Harus Lapor, Maaf Tidak Ada Tempat di Indonesia

AYOJAKARTA.COM -- Jika Google belum daftar PSE? bagaimana tanggapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo mengatakan dengan tegas bahwa Kominfo tidak bermasalah jika Google tidak mau mendaftar PSE.

Dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube METRO TV pada Kamis, 2 Maret 2023 Abrijani Pangerapan, Kominfo tentu berharap agar Google mau mengikuti peraturan yang ada di Indonesia.

Baca Juga: Ada Kabar Regu Penembak Jitu Disiapkan untuk Eksekusi Mati Ferdy Sambo, Benarkah atau Hanya Hoaks?

Kalau mereka melihat Indonesia sebagai market yang menarik bagi mereka ya nggak apa-apa, jangan beroperasi di Indonesia, kan kita tanah dipijak disitulah langit dijinjing kan, kita mengharapkan juga mereka menjunjung tinggi aturan-aturan di kita,” kata Abrijani Pangerapan dari tayangang yang diunggah pada 20 Juli 2022.

Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang fleksibel dalam memberikan kesempatan bagi negara asing yang ingin beroperasi secara digital.

Sehingga Kominfo ingin menerapkan semua perusahaan baik lokal maupun internasional dapat mematuhi aturan yang ada di Indonesia.

Abrijani mengungkapkan jika hal ini terkesan terburu-buru, maka ia menilai bahwa mungkin saja mereka tidak melihat Indonesia sebagai potensi marketnya.

Baca Juga: Viral Bus BPK RI Main Terobos Antrean Tol Exit Desari, Warganet: Awas Nanti Diaudit!

Dengan demikan perusahaan digital yang tidak mematuhi aturan di Indonesia menganggap laporan PSE itu hanya main-main.

Sehingga Kominfo tentu akan bertindak tegas demi menciptakan ruang digital yang kondusif.

“Kita juga akan bertindak tegas kami tidak ada kata mundur, tegas kami ingin menciptakan ruang digital kita yang kondusif, ramah, aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktifitas,” ujar Abrijani Pangerapan.

“Punya warung aja harus melaporkan mendaftar apalagi mereka yang bisnisnya triliunan tidak mau melakukan pendaftaran, ya maaf-maaf aja tidak ada tempat bagi mereka (Google) di Indonesia,” pungkasnya.

Baca Juga: Blunder! Unggah Soal Isu Impor Kereta Bekas, Politisi Mulyanto Dirujak Warganet hingga Dibacakan Ayat Suci

Adapun manfaat dari pendaftaran PSE menurut Abrijani Pangerapan adalah dapat timbulnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap aplikasi yang bersangkutan.

Juga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan bila adanya masalah dalam aplikasi tersebut.

Masyarakat tahu mana saja yang sudah dipercaya, paling tidak apabila masyarakat bermasalah dengan aplikasi ini mereka tahu kemana mereka mengdunya itu bagi masyarakat,” kata Kominfo.

“Dan bagi PSE nya trustnya jadi naik, masyarakat jadi tahu oh ya masyarakat jadi makin percaya pada mereka,” lanjutnya.***(Linda Wati)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PSE
# aturan
# Kominfo
# Google

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.