Bansos PKH Tahap 1 Cair Pada Maret 2023, tapi Komponen Balita Tidak Masuk Hitungan? Mungkin Ini Penyebabnya

Bansos PKH Tahap 1
Bansos PKH Tahap 1

AYOJAKARTA.COM - Berikut adalah penjelasan mengenai komponen balita yang tidak masuk hitungan pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Maret 2023.

Sayangnya, dikabarkan bansos PKH 2023 tahap 1 Maret 2023 ini ada komponen yang tidak masuk.

Komponen yang tidak masuk hitungan pencairan bansos PKH tahap 1 Maret 2023 adalah balita.

Baca Juga: Kabar Gembira! PKH Tahap 1 2023 Sudah Cair di Daerah Ini, Cek Apakah Wilayahmu Termasuk Salah Satunya?

Lalu apa penyebab komponen balita tersebut tidak masuk dalam hitungan pencairan bansos PKH tahap 1 2023?

Dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube Diary Bansos pada Senin (6/3/2023), berikut adalah penyebab komponen balita tersebut tidak masuk dalam hitungan pencairan bansos PKH tahap 1 2023.

Diketahui bahwa nansos PKH tahap 1 sudah dicairkan di bulan Maret 2023 yang penyalurnya adalah Bank BRI.

Baca Juga: Maret 2023 Bansos PKH Tahap I Tetap Cair, Simak Jadwal Lengkap Selama Setahun, Daftar Penerima dan Besarannya

Bagi penerima bantuan PKH yang memiliki kartu KKS yang diterbitkan oleh Bank BRI maka bisa melakukan cek sekala berkala melalui ATM atau Bank terdekat.

Meski bansos PKH tahap 1 sudah bisa dicairkan, ternyata banyak masyarakat yang memberikan komentar.

Pasalnya banyak yang mengeluhkan komponen balita tidak masuk hitungan bansos PKH yang diterima.

Baca Juga: Alhamdulillah! Bukan Hanya Bansos PKH yang Cair di Sejumlah Wilayah, Tapi Ada Bansos Lain, Apa Saja?

Saat ini, acuan penyaluran bansos adalah data yang tertera dalam DTKS yang mana harus sepadan dengan Dukcapil.

Bagi ada komponen yang belum cair maka kemungkinan belum ada data yang sinkron antara DTKS dan Dukcapil.

Apabila data sudah sinkron maka ada kemungkinan nama anak yang masih berusia balita belum masuk dalam DTKS.

Baca Juga: Bansos Kemensos PKH Akan Cair Bulan Maret 2023, Berikut Kategori dan Besaran Dana yang Diterima

Namun apabila namanya sudah masuk dalam data DTKS, ada kemungkinan lagi bahwa belum tercover dengan bantuan PBI.

Hal tersebutlah yang kemungkinan menjadi faktor mengapa komponen balita dalam bansos PKH tidak masuk dalam hitungan.

Apabila ada penerima bansos PKH yang memiliki keluhan mengenai hal tersebut maka bisa langsung laporkan kepada pendamping sosial masing-masing.

Baca Juga: Berkah Jelang Ramadan! 4 Bansos Ini akan Cair Hingga 31 Maret 2023, dari PKH hingga BLT

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan cek status DTKS anggota keluarga di aplikasi SIKS-NG atau ke pendamping sosial.

Apabila nama anak balita belum tercover bantuan PBI, maka laporkan hal tersebut pada pihak Dinas Sosial agar bisa ditambahkan ke penerima program tersebut.

Demikian informasi mengenai komponen balita yang tidak masuk hitungan pencairan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Maret 2023.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH tahap 1 cair
# PKH tahap 1
# Program Keluarga Harapan
# bansos
# DTKS
# Bank BRI

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.