Kenaikan BBM Picu Pelemahan Daya Beli Masyarakat dan Inflasi

AYOJAKARTA.COM--Kenaikan bahan bakar minyak alias BBM berpotensi memicu pelemahan daya beli masyarakat serta inflasi.

Seperti diketahui, harga BBM Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan pertumbuhan ekonomi sedang dalam tren positif dan hal ini secara signifikan ditopang oleh konsumsi masyarakat. Faktor pertama akan berdampak pada daya beli masyarakat.

Baca Juga: Kata Mbah Moen Cukup Baca Kalimat dan Doa Ini Setelah Salat Fardu Agar Rezeki Lancar dan Penuh Berkah

“Kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44 persen dan diproyeksikan oleh pemerintah bisa konsisten di atas lima persen secara agregat pada akhir 2022. Untuk mencapai proyeksi ini, daya beli dan konsumsi masyarakat harus terjaga dengan baik,” ujarnya seperti dilansir dari Republika, Minggu 4 September 2022.

Kedua, lanjut Ajib, potensi masalah tingkat inflasi. Data inflasi pada kuartal kedua sebenarnya sudah cukup mengkhawatirkan karena sudah menyentuh angka 4,94 persen. Dari sisi lain, proyeksi pemerintah, inflasi hanya kisaran tiga persen secara agregat sampai akhir 2022.

“Karena inflasi ini, secara langsung akan menjadi pengurang tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebuah capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan menjadi tidak bermakna ketika inflasi juga tidak terkontrol karena secara substantif, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak naik,” ucapnya.

Baca Juga: Harga BBM Pertamina Masih Lebih Murah Dibanding Shell dan Vivo?

Dari sisi inflasi, Ajib menyebut kenaikan BBM akan memberikan dampak terhadap inflasi. Hal ini karena aspek keekonomian dan aspek psikologi pasar.

“Dalam konteks ekonomi, setiap kenaikan harga pokok produksi (HPP) akan berakibat secara langsung terhadap harga akhir barang atau jasa, sehingga harga tingkat konsumen akhir atau masyarakat akan mengalami kenaikan,” ucapnya.

“Sedangkan dalam konteks psikologi pasar, maka masyarakat yang terbebani konsumsinya karena kenaikan harga-harga, juga akan menaikkan harga produksinya, walaupun tidak ada efek secara langsung atas kenaikan HPP nya,” ucapnya.

Baca Juga: Comeback lewat Gol Mark Klok & Osvaldo, Persija Jakarta Lolos dari Grup B Piala Menpora 2021

Menariknya, kata Ajib, ketika pemerintah membuat paket kebijakan dengan menggelontorkan bantuan sosial yang langsung dicairkan pada September 2022, bansos terbagi dalam enam paket antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja, BLT Masyarakat, Bantuan Pokok Nontunai (BPNT) dan BLT UMKM.

“Alokasi bansos diambilkan dari dana APBN, yang bersumber dari program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ucapnya.