Perhatikan 3 Komponen Ini Agar Dapat Menerima Bansos PKH Tahap I Bulan Januari Tahun 2023

Perhatikan 3 Komponen Ini Agar Dapat Menerima Bansos PKH Tahap I Bulan Januari Tahun 2023
Perhatikan 3 Komponen Ini Agar Dapat Menerima Bansos PKH Tahap I Bulan Januari Tahun 2023

AYOJAKARTA.COM - Pendistribusian ragam bantuan sosial atau bansos untuk periode tahun 2022 sudah memasuki tahap akhir.

Sejumlah bantuan sosial yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga sudah terealisasi sesuai dengan komponen penerima bantuan.

Adanya perbedaan komponen antara masing-masing KPM inilah yang menjadi alasan timbulnya perbedaan nilai bantuan bagi penerima manfaat bantuan sosial.

Sehingga tidak dipungkiri, bahwa itikad baik pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan berupa adanya bantuan sosial justru dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk ketidak-merataan serta dianggap sebagai ketidakadilan.

Baca Juga: Loh?Jadi Segini Kenaikan UMP Jateng di Tahun 2023, Ini Kata Ganjar Pranowo

Fakta bahwa terdapat perbedaan antara kondisi fisik bangunan rumah dengan kekuatan riil secara ekonomi, menjadi kendala utama dalam penerimaan bansos.

Sementara menurut Undang Undang nomor 13 tahun 2011 serta Permensos nomor 3 tahun 2021, setiap program pemberdayaan bagi fakir miskin harus melalui DTKS.

Di mana dalam proses penetapannya, unsur pemerintah terkecil dari RT, RW, Kepala Desa atau Lurah bisa memberikan usulan jika warganya memang membutuhkan.

Namun perlu diketahui bahwa bagi calon KPM setelah dilakukan usulan pendaftaran, validasi dan verifikasi, pengesahan akhir tetap berada di kementerian.

Baca Juga: Kabar Gembira! 11 Bansos Akan Cair di Awal Tahun 2023, Cek di Sini, Ada PKH, Bantuan Sembako hingga KIS

Untuk bisa tercatat sebagai KPM bantuan sosial PKH, setiap calon penerima manfaat juga harus memiliki salah satu atau keseluruhan komponen berikut.

Pertama komponen kesehatan, komponen ini memiliki kategori untuk ibu hamil atau nifas juga anak usia dini.

Untuk kategori ibu hamil, agar bisa tercatat sebagai calon penerima manfaat, maksimal adalah untuk kehamilan kedua.

Sedangkan dalam kategori anak usia dini yang termasuk sebagai komponen penerima PKH adalah anak berusia maksimal 6 tahun.

Baca Juga: Hore! Rezeki Akhir Tahun Bansos Cair Lagi Rp450 Ribu dan Rp750 Ribu Cuma Bawa KTP, Jangan Sampai Hangus

Komponen pendidikan, adalah bantuan sosial yang ditujukan bagi anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA atau sederajat.

Adapun nilai bantuan per tahun sebesar Rp 900 ribu untuk SD, Rp 1,5 juta untuk siswa tingkat pertama dan Rp 2 juta rupiah untuk siswa setingkat SMA.

Komponen terakhir yang menjadi pertimbangan mendasar dalam pemberian bansos PKH adalah kesejahteraan sosial.

Baca Juga: Asyik! Bansos 2023 Hadir dengan Nominal yang Beragam: Mulai dari 300 Ribu hingga 3 Juta Rupiah, Cek di Sini

Kategori yang termasuk ke dalam komponen kesejahteraan sosial adalah adanya lansia ataupun disabilitas berat di dalam satu keluarga.

Tiga komponen serta kategori-kategori tersebut merupakan syarat diterimanya bantuan sosial PKH untuk periode Januari 2023.

Demikian seperti dirangkum Ayojakarta.com pada Senin, 19 Desember 2022 dari YouTube PKH Reportase.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bulan Januari 2023
# bulan januari
# Bantuan Sosial
# Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
# PKH tahap 1
# 2023
# Januari
# Bansos PKH
# bansos
# DTKS
# KPM
# komponen
# PKH

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.