Makin Macet, Pembangunan Jalur Puncak 2 Kian Penting

 

SUKAMAKMUR, AYOJAKARTA - Rencana pembangunan Jalur Puncak 2 yang digaungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor nampaknya bukan hisapan jempol belaka. Hal tersebut dibuktikan dengan keseriusan Pemkab Bogor untuk terus menyuarakan pembangunan Jalur Puncak 2 kepada pemerintah pusat.

 

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, sejatinya pembangunan Jalur Puncak 2 dinilai sangat penting. Mengingat kondisi lalulintas di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, kerapkali mengalami kepadatan di setiap harinya.

 

"Kalau dulu macetnya setiap akhir pekan dan libur panjang saja. Kalau sekarang, hari biasa saja terkadang macet. Makannya hal ini tentu harus kita tangani," kata Bupati Bogor Ade Yasin, saat meninjau lokasi perbatasan, Sabtu 25 September 2021 kemarin.

 

Kemacetan tersebut terjadi mengingat kondisi jalan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor tidak memiliki lebar jalan yang cukup, untuk menampung jumlah kendaraan yang melintas. 

 

"Kondisi jalan di Puncak itu sudah tidak bisa menampung kendaraan lagi. Sehingga Jalur Puncak 2 ini menjadi salah satu solusi konkrit untuk mengatasi kemacetan di Puncak," ujarnya.

 

Demi membangun Jalur Puncak 2, setidaknya pemerintah mesti menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun. Oleh karenanya, Pemkab Bogor butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

 

"Karena keterbatasan anggaran yang ada di daerah, tentunya pemerintah daerah membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Agar pembangunan Jalur Puncak 2 ini bisa direalisasikan," ungkapnya.

 

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Komisi V Mulyadi mengaku sangat setuju dengan rencana Pemkab Bogor yang akan membangun Jalur Puncak 2.

 

Selain untuk mengatasi kemacetan Puncak Kabupaten Bogor yang semakin parah, pembangunan Jalur Puncak 2 itu diyakini akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang wilayahnya dilalui Jalur Puncak 2.

 

"Jadi ada tiga manfaat yang bisa kita dapat dari Jalur Puncak 2. Pertama meningkatkan perekonomian masyarakat, kedua mengurangi beban volume kendaraan di Jalur Puncak yang sekarang, ketiga pengembangan wilayah dan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

 

Mengingat pembangunan Jalur Puncak 2 sangat penting, Mulyadi yang juga menjabat sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) pada DPR RI mengaku siap memperjuangkan pembangunan Jalur Puncak 2 melalui sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat.

 

"Kalau pemerintah pusat tidak mau mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Jalur Puncak 2, saya di Banggar siap berjuang untuk mengalokasikan DAK untuk pembangkit Jalur Puncak 2," tegasnya.

 

Tak hanya itu, jika pemerintah pusat masih tetap tidak menggelontorkan APBN untuk pembangunan Jalur Puncak 2, pihaknya akan mengupayakan agar pembangunan Jalur Puncak 2 terus dianggarkan setiap tahunnya melalui pos anggaran DAK.

 

"Kalau negara tidak hadir dalam hal APBN untuk pembangunan Jalur Puncak 2 ini, setiap tahun akan kami perjuangkan lewat DAK saja. Biar cepet selesai dan ini merupakan bagian dari ikhtiar kami," tutupnya.