Fantastis! PKH BPNT Tembus Rp 1,4 Juta, Gelombang Kedua Resmi Dimulai

AYOJAKARTA.COM - Setelah sempat mengalami penundaan yang membuat para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khawatir.

Gelombang kedua pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) akhirnya terealisasi pada 26-27 Juni 2025.

Berdasarkan laporan terbaru dari berbagai media sosial, khususnya Facebook, pencairan terbesar tercatat dari daerah Kuningan, Jawa Barat melalui KKS Bank BRI dengan nominal fantastis Rp 1.489.000 untuk PKH validasi pada tanggal 27 Juni 2025.

Baca Juga: Review Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition, Laptop Premium Super Tangguh untuk Content Creator dan Kerjaan Multitasking Berat

KPM dari daerah tersebut menyampaikan rasa syukurnya karena sempat mengira tidak akan mendapat bantuan lagi, namun ternyata rezeki masih mengalir untuk keperluan mendaftarkan anak ke sekolah.

Di Bengkalis, Riau, pencairan PKH komponen balita dan SD melalui KKS Bank BRI mencapai Rp 965.000 pada tanggal yang sama, dimana nominal ini sedikit berkurang dari standar Rp 975.000 kemungkinan karena potongan biaya administrasi bank.

Sementara dari Sigi, Sulawesi Tengah, KPM dengan KKS Bank BNI berhasil mencairkan PKH komponen balita sebesar Rp 1.000.000 tepat pada 27 Juni 2025, setelah sebelumnya status bantuan masih menunjukkan "pending" atau belum tersalurkan.

Dokumentasi pencairan yang lebih beragam menunjukkan variasi nominal berdasarkan komponen keluarga dan jenis bantuan yang diterima.

Baca Juga: Smartphone Entry Level tapi Fitur Berasa Flagship? Intip Spesifikasi Infinix Smart 10 Plus yang hanya Dibanderol Rp1,4 Jutaan

Pencairan tertinggi tercatat untuk PKH komponen dua balita yang mencapai Rp 1.500.000 melalui KKS Bank BNI tahun 2021, menunjukkan bahwa keluarga dengan lebih banyak anak balita mendapat bantuan yang lebih besar sesuai ketentuan program.

Untuk komponen kombinasi SMA dan SD, tercatat pencairan sebesar Rp 725.000 pada 26 Juni 2025 melalui KKS Bank BNI, sementara BPNT murni melalui KKS BNI tahun 2017 mencairkan Rp 600.000 pada tengah malam 26 Juni 2025 pukul 00:00 WIB.

Yang menarik, beberapa KPM melaporkan pencairan PKH pertama kali untuk KKS yang selama ini hanya menerima BPNT, seperti yang terjadi pada KKS Bank BNI tahun 2020 dengan pencairan PKH sebesar Rp 450.000.

Hal ini mengindikasikan adanya pemutakhiran data penerima atau validasi ulang yang memungkinkan KPM mendapat tambahan jenis bantuan.

Baca Juga: Apa Arti Status NIK Memenuhi Kriteria Sebagai Calon Penerima BSU 2025? Ini Penjelasan Kemnaker

Pencairan juga terjadi pada berbagai generasi KKS, mulai dari tahun 2017, 2020, hingga 2021, membuktikan bahwa sistem pencairan tidak membedakan tahun penerbitan kartu selama data masih valid dan aktif.

Para KPM yang telah menerima pencairan menyampaikan rasa syukur yang mendalam, terutama karena bantuan datang di saat yang tepat menjelang tahun ajaran baru dan berbagai kebutuhan mendesak keluarga.

Banyak yang mengaku sempat pesimis karena status bantuan yang lama tidak berubah, namun pencairan gelombang kedua ini memberikan harapan baru bahwa pemerintah tetap komitmen dalam menyalurkan bantuan sosial.

Sistem pencairan yang berlangsung hingga tengah malam menunjukkan intensitas tinggi dalam proses distribusi, dengan bank-bank penyalur bekerja maksimal untuk memastikan bantuan sampai ke tangan KPM.

Baca Juga: Siap-siap! BSU Tahap 2 Segera Cair Lewat Bank Himbara & PT Pos Indonesia, Cek Jadwalnya di sini…

Para KPM yang belum menerima pencairan disarankan untuk terus melakukan pengecekan saldo secara berkala melalui berbagai channel yang tersedia, termasuk aplikasi mobile banking seperti BNI Mobile dan BRImo, ATM, atau SMS banking.

Penting untuk diingat bahwa setiap KPM memiliki jadwal pencairan yang berbeda-beda berdasarkan wilayah dan jenis komponen bantuan, sehingga kesabaran tetap diperlukan.

Bantuan yang telah cair ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan bijak untuk kebutuhan prioritas seperti persiapan sekolah anak, pemenuhan gizi keluarga, dan keperluan mendesak lainnya sesuai dengan amanah program bantuan sosial pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***