Pemerintah Salurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Benarkah Ada Aturan Baru? Cek Selengkapnya

CBP adalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk beras kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima.
CBP adalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk beras kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima.

AYOJAKARTA.COM — Pemerintah Indonesia telah mulai menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk masyarakat yang membutuhkan.

Setelah sempat terhenti pada bulan Juni, distribusi CBP kini kembali dilakukan dengan beberapa perubahan penting yang perlu diketahui oleh para penerima manfaat.

CBP adalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk beras kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima.

Pada periode sebelumnya, bantuan ini disalurkan setiap bulan, dengan setiap penerima mendapatkan 10 kg beras dari bulan Januari hingga Juni.

Namun, mulai Agustus 2024, ada perubahan dalam mekanisme penyaluran CBP.

Berikut informasinya yang dikutip dari kanal YouTube Pendamping Sosial pada Rabu, 4 September 2024.

Baca Juga: Saldo Rp1,4 Juta Masuk ke KKS Milik KPM, Pencairan Bansos di Bulan September Sudah Dimulai!

1. Perubahan Penyaluran CBP di Tahun 2024

Berbeda dengan sebelumnya, pada tahun ini penyaluran CBP dilakukan setiap dua bulan sekali, dengan jumlah beras yang diterima tetap sebesar 10 kg.

Penyaluran pertama untuk alokasi bulan Juli dan Agustus telah dimulai pada bulan Agustus, dan berikutnya akan dilakukan untuk alokasi bulan September dan Oktober, serta November dan Desember.

Dengan demikian, penerima manfaat akan mendapatkan bantuan ini sebanyak tiga kali lagi hingga akhir tahun 2024.

Baca Juga: Tahap Kedua Bansos Program KJP Plus Akan Dibuka 11 September 2024, Inilah Berkas yang Wajib Disediakan Pendaftar

2. Penerima CBP

Penerima CBP adalah mereka yang terdaftar dalam data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Data ini digunakan sebagai acuan penyaluran, dan nama-nama penerima diambil dari tahap sebelumnya, yaitu bulan Januari hingga Juni.

Meskipun ada banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama dari penerima BPNT dan PKH yang tidak mendapatkan CBP, data penerima bantuan ini masih belum dipadankan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Hal ini mungkin akan berubah pada tahun 2025, sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah.

Baca Juga: YESS! Bansos Rp1.425.000 Cair di Kartu KKS, Usai ‘Rekening Berhasil’ di SIKS-NG Begini Update Terbaru Pencairan PKH dan BPNT

3. Masalah yang Sering Dihadapi Penerima

Beberapa penerima manfaat CBP mengalami masalah, seperti nama yang hilang dari daftar penerima atau bantuan yang tidak cair meski terdaftar. 

Jika kamu menghadapi masalah seperti ini, disarankan untuk segera menghubungi petugas di desa atau kelurahan setempat.

Penyebabnya bisa beragam, mulai dari kesalahan data hingga tidak melakukan transaksi pada tahap sebelumnya, yang bisa menyebabkan bantuan tidak cair lagi.

Selain CBP, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial lainnya seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).

Untuk PKH yang cair melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagian besar telah disalurkan.

Namun, untuk yang melalui PT Pos, hingga saat ini belum ada informasi terbaru mengenai pencairannya.

Penerima yang mengalami masalah, seperti saldo yang tidak terisi, disarankan untuk memeriksa statusnya melalui operator SIK-NG di desa atau kelurahan setempat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# CBP
# Beras
# Bansos
# Aturan

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.