Resmi Cair Mei 2025! PKH, BPNT, PIP dan BLT Dana Desa Siap Disalurkan, Cek Tanggal Tepatnya

Ilustrasi. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Ilustrasi. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

AYOJAKARTA.COM -- Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp600.000 untuk periode April-Juni 2025 saat ini sedang dalam tahap persiapan dan transfer ke rekening penerima manfaat yang telah lolos verifikasi.

Masyarakat penerima bantuan sosial diimbau untuk melakukan pengecekan secara berkala melalui platform resmi cekbansos.go.id untuk memastikan status kelayakan mereka sebagai penerima manfaat pada tahap kedua tahun 2025.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat adanya pembaruan data terbaru yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima bantuan.

Baca Juga: Hasil Terkini Pengecekan Saldo Bantuan PKH BPNT Tahap 2 2025, Sudah Tersalurkan ke Rekening KPM atau Belum?

Sehingga tidak semua penerima bantuan tahap sebelumnya akan otomatis menerima bantuan pada tahap kedua.

Kementerian Sosial telah menjadwalkan penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT akan berlangsung pada bulan Mei dan paling lambat pada bulan Juni 2025, sesuai dengan pernyataan resmi Menteri Sosial.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status mereka sebagai penerima bantuan, indikator positif pada aplikasi cek bansos akan menunjukkan status "iya" pada kolom jenis bantuan yang diterima.

Disertai keterangan "proses bank Himbara PTP" dan informasi periode salur yang sedang berjalan, yaitu April-Juni 2025, yang mengonfirmasi bahwa mereka masih terdaftar sebagai penerima aktif program bantuan sosial tersebut.

Baca Juga: Santai, Jangan Buru-buru! Saldo Masih Kosong, Pencairan Bantuan PKH dan BPNT April-Juni 2025 Tinggal 1 Tahap Lagi

Dalam proses verifikasi status penerima bantuan sosial, terdapat beberapa tanda khusus yang perlu diperhatikan saat melakukan pengecekan melalui aplikasi cekbansos.go.id yang dapat mengindikasikan bahwa seseorang tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat.

Jika setelah memasukkan data wilayah tempat tinggal (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan) dan nama sesuai KTP dengan benar.

Namun hasil yang ditampilkan menunjukkan status "gagal" dengan keterangan seperti "keluarga dengan daya PLN lebih dari 2.200", "informasi mutasi meninggal", atau "informasi dari BPJS", maka dapat dipastikan bahwa nama tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial pada tahap kedua tahun 2025.

Demikian pula jika pada saat pengecekan muncul keterangan "tidak terdapat peserta atau PM", hal tersebut mengindikasikan bahwa orang tersebut tidak terdaftar sebagai penerima manfaat atau bahkan tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN).

Baca Juga: Wilayah 1 Cair Duluan! Pencairan Dana PKH BPNT Tahap 2 2025 Mulai Disalurkan Khusus Daerah Ini

Proses verifikasi ini menjadi langkah penting sebelum melakukan pengecekan kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), karena tanpa terdaftar pada sistem cek bansos.

Pengecekan KKS menjadi tidak efektif mengingat setiap penerima bantuan tahap kedua dipastikan terdata pada aplikasi cek bansos sebagai mekanisme pengecekan yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja selama tersedia koneksi internet dan perangkat seperti ponsel Android atau laptop.

Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga menjadwalkan pencairan beberapa program bantuan sosial lainnya sepanjang bulan Mei 2025.

Baca Juga: Ada Kenaikan Anggaran Bansos, Benarkah Bantuan PKH dan BPNT akan Cair 3x Lipat? Simak Penjelasan Ini

Termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dengan nominal bantuan bervariasi sesuai jenjang pendidikan (Rp500.000 untuk siswa SD, Rp750.000 untuk siswa SMP, dan hingga Rp1,8 juta untuk siswa SMA/SMK), yang disalurkan dalam tiga tahap sepanjang tahun 2025 dengan tahap kedua berlangsung antara bulan Mei hingga September 2025.

Bantuan sosial lainnya yang juga dijadwalkan cair pada bulan Mei 2025 meliputi Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) tahap ketiga dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp300.000 per bulan.

Di mana sesuai pernyataan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, dana bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) akan dicairkan setiap bulan mulai April 2025 untuk menghindari penerima bantuan berhubungan dengan bank keliling.

Baca Juga: Dana Rp600.000 dan Rp1,8 Juta Siap Disalurkan Mulai per 5 Mei 2025 Khusus untuk KPM dengan Kategori Ini

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga dijadwalkan cair pada Mei 2025 sebesar Rp300.000 per bulan untuk alokasi tahap kelima.

Dengan waktu dan mekanisme penyalurannya yang menyesuaikan kebijakan masing-masing desa, di mana beberapa desa mencairkan bantuan secara bulanan.

Sementara desa lainnya memilih untuk melakukan pencairan setiap dua atau tiga bulan sekali, tergantung pada kebijakan dan kondisi masing-masing desa.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Bantuan Pangan Non Tunai
# penerima bantuan
# lolos verifikasi

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.