Santai, Jangan Buru-buru! Saldo Masih Kosong, Pencairan Bantuan PKH dan BPNT April-Juni 2025 Tinggal 1 Tahap Lagi

Bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2025 akan segera memasuki masa pencairan.
Bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2025 akan segera memasuki masa pencairan.

AYOJAKARTA.COM -- Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni 2025 akan segera memasuki masa pencairan.

Berdasarkan informasi terkini, pihak pemerintah melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) akan segera menyalurkan bantuan tersebut ke masing-masing kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Merah Putih yang dimiliki oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tidak hanya melalui bank Himbara, penyaluran juga akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk KPM yang menggunakan jalur tersebut.

Baca Juga: Wilayah 1 Cair Duluan! Pencairan Dana PKH BPNT Tahap 2 2025 Mulai Disalurkan Khusus Daerah Ini

Mengingat bulan April merupakan periode pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Para penerima manfaat diharapkan untuk mempersiapkan diri dan tidak terkejut ketika tiba-tiba saldo bantuan masuk ke dalam kartu KKS Merah Putih mereka.

Penting untuk dipahami bahwa pencairan bantuan ini mencakup alokasi untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni 2025, sehingga nominal yang diterima merupakan akumulasi dari ketiga bulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pencairan PKH dan BPNT tahap kedua ini melalui beberapa tahapan mekanisme yang perlu dipahami oleh para KPM.

Baca Juga: Ada Kenaikan Anggaran Bansos, Benarkah Bantuan PKH dan BPNT akan Cair 3x Lipat? Simak Penjelasan Ini

Tahapan pertama dimulai dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh pihak pusat yang menetapkan daftar penerima bantuan PKH dan BPNT untuk tahap kedua termin pertama.

SK ini khusus diterbitkan bagi penerima PKH dan BPNT yang datanya sudah terverifikasi dengan valid dalam sistem.

Selanjutnya, berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut, proses dilanjutkan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Setelah SP2D resmi diterbitkan, dokumen tersebut akan diteruskan ke pihak Bank Himbara yang kemudian akan mulai menyalurkan dana bantuan ke masing-masing kartu KKS milik KPM yang namanya telah tercatat dalam data bayar SP2D.

Baca Juga: Dana Rp600.000 dan Rp1,8 Juta Siap Disalurkan Mulai per 5 Mei 2025 Khusus untuk KPM dengan Kategori Ini

Ketika data penerima sudah berstatus "SI" (Siap Dibayarkan) dalam sistem online, maka bantuan siap untuk disalurkan ke rekening masing-masing penerima manfaat.

Rangkaian proses administratif ini merupakan standar prosedur yang harus dilalui sebelum dana bantuan dapat diakses oleh para KPM.

Berdasarkan hasil pengecekan saldo kartu KKS para penerima PKH dan BPNT pada hari ini, dapat dikonfirmasi bahwa saldo masih menunjukkan angka nol, yang berarti bantuan tahap kedua untuk alokasi April, Mei, dan Juni 2025 belum disalurkan.

Kondisi ini disebabkan oleh belum diturunkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan status data dalam sistem online yang belum menunjukkan "SI" (Siap Dibayarkan).

Baca Juga: Pengumuman Penting! Ini Hasil Pengecekan Saldo PKH dan BPNT Tahap Kedua April-Juni 2025 per 5 Mei 2025

Ketika SP2D belum diturunkan dan status data belum mencapai tahap "SI", maka proses pencairan bantuan belum dapat dimulai, sehingga saldo di kartu KKS masih tetap kosong.

Melihat situasi ini, para KPM dihimbau untuk tidak terburu-buru melakukan pengecekan saldo di mesin ATM atau mendatangi agen penyalur bantuan, karena hal tersebut hanya akan membuang waktu dan tenaga.

Lebih bijaksana bagi para penerima manfaat untuk menunggu pengumuman resmi dari pendamping PKH setempat atau melalui kanal informasi resmi pemerintah mengenai jadwal pasti pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua ini.

Baca Juga: Jika Vasektomi Jadi Salah Satu Syarat Penetapan Penerima Bansos, Akankah Asa Para KPM PKH dan BPNT Binasa?

Dengan demikian, para KPM dapat menghindari kekecewaan dan kelelahan akibat bolak-balik mengecek kartu KKS yang saldonya masih kosong, sambil tetap mempersiapkan diri untuk menerima bantuan ketika pencairan resmi dimulai dalam waktu dekat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH
# BPNT
# pencairan

News Update

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.