Hari Ini Cair Bansos Rp600 Ribu, Rejeki Nomplok Bagi KPM PKH dan BPNT KKS dan POS, Cair Dua Kali Lipat

Hari Ini Cair Bansos Rp600 Ribu, Rejeki Nomplok Bagi KPM PKH dan BPNT KKS dan POS, Cair Dua Kali Lipat
Hari Ini Cair Bansos Rp600 Ribu, Rejeki Nomplok Bagi KPM PKH dan BPNT KKS dan POS, Cair Dua Kali Lipat

AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah sebelumnya telah menyatakan akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Dan penyaluran tersebut pun akhirnya dimulai pada hari ini, 7 Februari 2024, di mana ada dua bansos yang cari sekalian.

Adapun bansos yang cair pada hari ini yakni KPM PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PT Pos Indonesia.

Baca Juga: UPDATE BANSOS: Bantuan PKH dan BPNT Sudah Mulai Cair Double di Pos Indonesia, Cek di Sini Info Terbarunya

Dilaksanakannya pencairan bansos sekalian tersebut tentu untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan pada hari pencoblosan, sehingga akan dikebut sebelum pemilu serentak yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial juga telah menyalurkan surat kepada seluruh PT Pos Indonesia diseluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Dalam surat tersebut juga tertera daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dan Combo, yakni PKH dan Sembako.

Adapun jumlah nominal yang terima oleh KPM melalui PT Pos Indonesia ini yakni sebesar Rp600 ribu rupiah.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH! Rabu Pagi Bansos BPNT dan PKH Rp 600 Ribu Cair di Wilayah Ini Lewat Kantor Pos, Daerahmu Termasuk?

Pencairan Bansos PKH dan BPNT ini pun tentu telah dapat diterima atau diambil langsung di PT Pos Indonesia pada hari Rabu, 7 Februari 2024, pada pukul 14.00 WIB.

Perlu diketahui bahwa pencairan Rp600 ribu ini diberikan dalam periode tiga bulan, yakni bulan Januari, Februari, dan Maret, sehingga penerima mendapatkan uang sebesar Rp600 ribu per tiga bulan, yang berarti sebulannya yakni Rp200 ribu.

Adapun pencairan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini sendiri berbeda dengan pencairan melalui PT Pos Indonesia.

Di mana jika melalui KKS, maka penerima mendapatkan nominal bantuan yang berbeda-beda, sesuai dengan kategori atau golongannya, seperti jika ibu hamil akan mendapatkan Rp500 ribu, anak usia dini Rp500 ribu, SD mendapatkan Rp150 ribu, dan lainnya.

Baca Juga: Bansos Banjir Kritik, Ichsanuddin Noorsy: Dianjurkan Bank Dunia 'Meninabobokan Kritik Masyarakat'

Tentu dalam pencairan BPNT melalui KKS sendiri dapat diambil di beberapa Bank yang ada di Indonesia dan bekerja sama dengan pihak pemerintah, seperti Bank BRI, BNI, BPN, Mandiri, dan BSI.

Namun saat ini, Bank Syariah Indonesia atau BSI sendiri masih belum dapat menyalurkan bantuan BPNT melalui KKS. Adapun penyaluran KKS melalui BSI ini sendiri hanya dilakukan untuk wilayah Aceh, sehingga untuk warga Aceh diharapkan untuk lebih bersabar lagi.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Pos Indonesia
# Bantuan Pangan Non Tunai
# PKH
# BPNT
# Bansos
# KKS

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.