Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Sudah Diketahui, Hanya Kategori KPM Ini yang Akan Terima Bantuan

Mendekati akhir bulan Maret 2025, sejumlah KPM bansos PKH dan BPNT mulai dihujani dengan sejumlah kabar terkait dimulainya pencairan Tahap 2.
Mendekati akhir bulan Maret 2025, sejumlah KPM bansos PKH dan BPNT mulai dihujani dengan sejumlah kabar terkait dimulainya pencairan Tahap 2.

AYOJAKARTA.COM -- Mendekati akhir bulan Maret 2025, sejumlah KPM bansos PKH dan BPNT mulai dihujani dengan sejumlah kabar terkait dimulainya pencairan Tahap 2.

Berdasarkan kabar yang tersebar di sejumlah platform media sosial, bansos PKH dan BPNT tahap 2 atau periode salur April-Juni sedang dalam proses penyaluran.

Adapun alasan para KPM bansos PKH dan BPNT mengimani kabar tersebut, karena disertai dengan berbagai unggahan serta bukti sudah adanya pencairan.

Baca Juga: Sambut Idul Fitri dengan Gembira! Bantuan PKH Tahap 2 Rp2,1 Juta Cair Tepat Saat Persiapan Lebaran 2025

Selain memiliki nominal yang sesuai dengan komponen bantuan, beberapa KPM bansos PKH dan BPNT juga membenarkan kabar telah dimulainya pencairan tahap 2.

Sejumlah KPM juga sempat menyinggung perihal keberlangsungan proses Ground Checking DTSEN yang oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf disebut akan segera rampung.

Dalam keterangan resminya usai bertemu dengan Pimpinan BPS, Mensos menegaskan capaian Ground Checking sudah mencapai 25 persen dari total sampel tersedia.

Mengacu pada beberapa variabel tersebut, tidak mengherankan apabila sejumlah KPM bansos PKH dan BPNT mempertanyakan kesahihan kabar yang beredar.

Baca Juga: Kabar Gembira! Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2 Tepat Sambut Lebaran 2025

Di samping mempertanyakan perihal dimulainya pencairan bansos tahap 2, KPM bansos PKH dan BPNT juga menyoroti status penerima di tahap kedua.

Terlebih karena pada pencairan bansos tahap 2 atau periode salur April-Juni, acuan penyaluran yang digunakan bukan lagi DTKS, P3KE atau Reg Sosek melainkan DTSEN.

Sehubungan dengan semakin beredarnya kabar pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2, berikut adalah informasi yang perlu diketahui oleh masing-masing KPM.

Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh Mensos, pelaksanaan Ground Checking DTSEN diprediksi akan selesai sebelum Mei 2025.

Baca Juga: Jangan Lupa Siapkan 3 Berkas Ini! BLT BBM Rp600.000 Siap Jadi 'THR' bagi KPM PKH dan BPNT

Penyelesaian tahap Ground Checking DTSEN, menurut Mensos diperlukan mengingat pada Mei 2025 pelaksanaan penyaluran bansos tahap 2 akan dimulai.

Berdasarkan pada pernyataan Mensos, dapat dipastikan kabar telah adanya penyaluran bansos tahap 2 yang beredar di sejumlah platform medsos tidak sepenuhnya benar.

Sesuai dengan jadwal pencairan bantuan setiap triwulan atau per tiga bulan, bulan Mei masih merupakan periode penyaluran tahap kedua.

Terkait dengan status KPM bansos PKH serta BPNT di tahap kedua, menurut keterangan Mensos berpotensi akan mengalami perubahan.

Baca Juga: Selamat! Saldo Rp 400 Ribu dan Rp 1,2 Juta Mulai Cair di Kartu KKS, Salah Satunya Bansos PKH!

Adapun penyebab munculnya potensi perubahan dalam daftar KPM disebabkan karena DTSEN akan mengalami pemutakhiran setiap tiga bulan sekali.

“Mungkin di tiga bulan pertama dapat tetapi di tiga bulan berikutnya tidak lagi dapat bansos, karena dianggap sudah mampu,” jelas Mensos dikutip Ayojakarta dari Kemensos.

Karena itu setiap KPM bansos PKH dan BPNT yang sempat menerima di tahap I, belum tentu akan menerima di tahap selanjutnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH
# BPNT
# pencairan

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.