Jangan Panik, Ini 5 Hal yang Harus Dilakukan Jika Data Diri Disalahgunakan untuk Pinjol

Ilustrasi Pinjol
Ilustrasi Pinjol

 

AYOJAKARTA.COM – Jika sedang mengalami masalah dengan pinjaman online atau pinjol di mana data diri Anda disalahgunakan, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan.

Biasanya data diri seseorang yang berpotensi besar disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol oleh orang yang tidak bertanggungjawab adalah KK atau KTP.

Hal ini dapat terjadi lantaran data KK maupun KTP kadang mudah sekali tersebar dari berkas fotocopy yang pada akhirnya tidak terpakai dan menjadi barang bekas misalnya untuk bungkus makanan.

Sehingga data KK dan KTP yang tersebar tadi kemudian dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengajukan pinjaman online.

Baca Juga: 12 Tanda Seorang Pemikir yang Mendalam, Apakah Kamu Salah Satunya?

Lantas jika terjadi hal seperti ini terjadi pada Anda, apa yang harus dilakukan?

Dikutip ayojakarta.com dari TikTok @masterdjun pada Kamis (31/8/2023), berikut lima hal yang dapat dilakukan jika data diri Anda disalahgunakan untuk tagihan pinjol.

1. Tenang

Hal pertama yang harus Anda lakukan saat mengetahui data diri disalahgunakan untuk pinjaman online adalah tetap tenang dan jangan panik.

Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan agar Anda dapat berfikir dengan jernih serta bisa mencari solusi selanjutnya.

Baca Juga: Coba Ketahui! 5 Hal yang Dijamin Bisa Bikin Kamu Sukses versi Merry Riana

2. Cek Aplikasinya 

Langkah kedua yang dapat dilakukan saat data diri Anda disalahgunakan untuk pinjol adalah mengecek aplikasi pinjol tersebut.

Cari tahu secara detail aplikasi pinjaman online yang menggunakan data diri Anda tersebut mulai dari namanya, legal atau ilegal, suku bunga, besaran pinjaman atas nama Anda dan sebagainya.

Baca Juga: Inilah 5 Jurusan Soshum yang Banyak Diminati dan Persaingan Masuknya Ketat!

3. Jangan Dibayar

Jangan pernah membayar tagihan pinjol yang menggunakan data diri Anda tersebut.

Meskipun sudah ditagih bahkan diberikan pesan ancaman yang umumnya dilakukan pinjol ilegal tetap jangan dibayar.

4. Cek SMS

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah hal yang menyebabkan data diri Anda disalahgunakan pinjol adalah mengecek SMS.

Coba cek di kotak masuk pesan Anda apakah pernah ada SMS OTP atau tidak.

Jika memang Anda menemukan adanya sms OTP atau biasanya dari pengirim G (Google) dalam pesan masuk dan ada verifikasi berarti email Anda telah diambil orang.

Baca Juga: Wajib Coba! Cara Hemat Mengatur Keuangan ala Anak Kos

5. Lapor Polisi

Laporkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan data pribadi Anda dan jika sudah dapat surat laporan, buat kronologi secara lengkap.

Selanjutnya kirimlah surat laporan kepolisian beserta kronologinya tadi kepada pinjol terkait yang menggunakan data diri Anda.

Demikian lima hal yang dapat dilakukan jika data diri Anda disalahgunakan untuk pinjaman online atau pinjol tanpa Anda ketahui.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Pinjol
# lapor polisi
# data diri
# OTP
# KK
# sms
# KTP
# pinjaman online

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.