Ngeri! Inilah 5 Hal yang Akan Terjadi Jika Pemerintah Kala Itu Tidak Berhasil Memberantas G30S PKI

Ngeri! Inilah 5 Hal yang Akan Terjadi Jika Pemerintah Kala Itu Tidak Berhasil Memberantas G30S PKI
Ngeri! Inilah 5 Hal yang Akan Terjadi Jika Pemerintah Kala Itu Tidak Berhasil Memberantas G30S PKI

AYOJAKARTA.COM - Peristiwa Gerakan 30 September 1965 meninggalkan cerita kelam bagi sejarah Indonesia.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau biasa disingkat G30S ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia.

Kala itu, Partai Komunis Indonesia atau biasa disingkat PKI memiliki tujuan mengubah ideologi Pancasila.

Diceritakan juga bahwa peristiwa G30S PKI ini adalah upaya untuk mengkudeta Presiden Soekarno.

Baca Juga: Ledakan Asrama Brimob Sukoharjo Bukan Teror, Polisi Duga Ada Kelalaian

Para PKI diketahui melancarkan aksinya dengan melakukan penculikan terhadap para jenderal yang tidak bersalah.

Namun pemerintahan Soekarno segera melakukan tindakan untuk memberantas aksi tersebut.

Kemudian apa yang akan terjadi apabila peristiwa G30S PKI kala itu tidak bisa dihentikan?

Sudah pasti saat ini Indonesia akan menjadi negara dengan ideologi komunis.

Sebagai informasi, ideologi komunis adalah politik dan sistem ekonomi sosial yang menganjurkan kepemilikan bersama tanpa kelas, uang, maupun negara.

Dari pengertian di atas, tentu saja ideologi komunis sangat bertentangan dengan Pancasila.

Namun untungnya Indonesia berhasil memberantas paham ideologi komunis ini sejak adanya peristiwa G30S PKI.

Baca Juga: Presiden Jokowi Buka Suara, Minta Gubernur Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Dikutip AyoJakarta.com dari akun TikTok Bang Ari pada Senin (26/9/2022), inilah lima hal yang akan terjadi apabila Indonesia menjadi negara dengan sistem ideologi komunis.

Pertama adalah ndonesia akan menjadi seperti negara Korea Utara.

Bang Ari menjelaskan jika Indonesia menjadi seperti Korea Utara maka masyarakat Indonesia akan kehilangan kebebasan berpendapat dan juga hidup dalam kekangan pemerintah.

Kedua yaitu rakyat Indonesia akan dicekoki dengan propaganda.

“Propaganda ini akan dimulai dengan merubah sistem kurikulum pendidikan sampai dengan merubah stasium TV Indonesia,” ujar Bang Ari.

Kemudian yang ketiga, negara Indonesia akan terkena isolasi.

“Kita hanya akan beraliansi dengan negara berpaham komunis dan tidak ada kerja sama dengan negara barat," ungkap Bang Ari.

Baca Juga: Dapat di Akses Dengan Mudah, Film Tentang G30S PKI Ini Ada di YouTube

Selanjutnya yang keempat apabila Indonesia menganut pahan komunis adalah seluruh aset Indonesia akan dinasionalisasikan dan berujung pada perang.

Artinya seluruh aset adalah milik Indonesia termasuk freeport yang mana hal ini akan membuat Amerika menyerang Indonesia.

Kemudian dampak kelima bendera Indonesia tidak akan lagi berwarna merah dan putih.

“Paham komunis akan masuk ke dalam seluruh regulasi pemerintah dan juga akan mengubah bendera kita,” ujar Bang Ari.

Namun pastinya komunis tidak akan pernah menjadi ideologi kita sampai kapanpun.

Pemerintah Indonesia sudah pasti akan bertindak cepat apabila ada oknum atau organisasi yang bertujuan mengubah ideologi Indonesia menjadi komunis.

Hal itu sudah terbukti sejak adanya peristiwa G30S PKI tahun 1965 yang lalu.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Partai Komunis Indoneisa
# Gerakan 30 September 1965
# G30S PKI
# PKI
# Presiden Soekarno
# G30S

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.