Tren Angka Penurunan Luas Panen dan Produksi Padi di DKI Jakarta Tahun 2024, Karena Banyaknya Pembangunan?

Illustrasi. Tren penurunan luas panen produksi padi di DKI Jakarta
Illustrasi. Tren penurunan luas panen produksi padi di DKI Jakarta

AYOJAKARTA.COM- Adanya penurunan produksi padi hingga 207.91 ton pada Tahun 2024 di wilayah DKI Jakarta.

Apakah ini dipengaruhi oleh banyaknya Pembangunan Kota Metropolitan?

Tak hanya penurunan produksi padi saja, tren angka penurunan juga terjadi untuk produksi beras dan luas panen dibandingkan Tahun 2023 lalu.

Baca Juga: Duel Smartphone Ekonomis: itel P65 vs itel RS4, Mana yang Lebih Worth It?

Lantas bagaimana tren angka perkembangan luas panen dan produksi padi di Ibu Kota?

Data statistic BPS DKI Jakarta terbaru pada bulan November mengungkapkan hal tersebut, inilah tren angka luas panen dan produksi padi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (angka sementara) yang memiliki luas panen padi 513.27 hektar dengan produksi padi sekitar 2.466.37 ton gabah kering giling (GKG).

Padi merupakan salah satu hasil pertanian yang akan menjadi makanan pokok Sebagian besar Masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta.

Namun adanya Pembangunan Kota yang semakin padat, membuat lahan pertanian produksi padi ini semakin berkurang di Jakarta.

Diketahui Jakarta menjadi Kota metropolitan yang banyak terdapat bangunan perumahan pada penduduk hingga gedung- gedung pencakar langit.

Tak heran jika lahan pertanian atau sawah yang digunakan untuk menanam padi ini semakin berkurang.

Lantas bagaimana tren angka perkembangan lahan padi dan produksi padi di wilayah DKI Jakarta?

Baca Juga: Bagus Tanpa Mahal! Advan Tbook 2024, Laptop 2 Jutaan Membawa Desain Minimalis dan RAM Bisa di-Upgrade?

Berikut tren angka penurunan luas panen dan produksi padi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (angka sementara) yang dikutip oleh ayojakarta dari laman Jakarta.bps.go.id adalah

· Luas panen padi diperkirakan mencapai 513.27 hektar dengan [produksi padi sekitar 2.466.37 ton gabah kering giling (GKG) pada Tahun 2024

· Produksi beras pada Tahun ini mencapai 1.453.78 ton di wilayah DKI Jakarta

· Luas panen pada Tahun 2024 mengalami penurunan 29.66 hektare atau 5.46 persen dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 542.93 hektar

· Produksi padi Tahun 2024 di DKI Jakarta juga mengalami penurunan 207.91 ton GKG atau 7.77 persen yang diperkirakan 2.466.37 ton GKG dibandingkan Tahun 2023 sebesar 2.674.28 ton GKG

· Produksi beras pada Tahun 2024 untuk konsumsi pangan diperkirakan 1.453.78 ton yang mengalami penurunan sebanyak 122.59 ton atau 7.78 persen dibandingkan Tahun 2023 lalu yang mencapai 1.576.37 ton

Itulah tren angka penurunan luas panen padi dan produksi padi di wilayah DKI Jakarta Tahun 2024 dari data terbaru yang dipublikasikan BPS DKI Jakarta bulan November 2024.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# luas panen
# Padi
# turun
# Jakarta

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.