AYOJAKARTA.COM - Perhetalatan Pilkada Jakarta hingga hari ini masih diwarnai oleh adanya fenomena perbedaan hasil elektabilitas dua lembaga survei.
Menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI pasangan Pramono-Rano pada pekan terakhir Oktober unggul atas dua rivalnya di Pilkada Jakarta dengan elektabilitas 41,6 persen.
Perolehan suara pasangan Pramono-Rano yang mengungguli Rido dan Dharma-Kun, menurut LSI karena dinamika Pilkada Jakarta cenderung lebih cepat.
Selain itu, faktor perubahan elektabilitas yang relatif sangat cepat juga turut dipengaruhi oleh masing-masing paslon serta pemilih di Jakarta yang cenderung rasional.
Baca Juga: Turun Drastis! Ini Daftar Harga iPhone Terbaru Akhir Oktober 2024, dari iPhone 13 hingga iPhone 15
Meski sempat membuat sejumlah kalangan terkejut, keunggulan elektabilitas pasangan Pramono-Rano justru berbeda menurut survei yang dilakukan Poltracking.
Menurut Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking, berdasarkan survei yang baru dirilisnya pasangan Rido masih unggul dengan 51,6 persen.
Sehubungan dengan adanya perolehan elektabilitas suara yang berbeda dari kedua lembaga survei, Pengamat dari Indikator Politik Burhanudin Muhtadi memberi tanggapan.
Menurutnya, kedua lembaga yang baru saja merilis hasil perlu bertanggung jawab karena perolehan hasil survei menunjukkan perbedaan sangat signifikan.
Baca Juga: Kamu Tidak Datang pada saat Tes SKD CPNS 2024? Hati-hati Kamu Bisa Kena Sanksi Ini
“Kedua lembaga harus mempertanggung jawabkan metodologi dan datanya kepada Dewan Etik ke Perhimpunan Survei Opini Publik atau Persepsi,” ungkapnya dikutip dari kanal YouTube Metro Tv, Sabtu (26/10/2024).
Sebagai salah satu pemrakarsa kode etik Persepsi, Burhanudin juga mendesak agar LSI dan Poltracking bersedia memberikan dana untuk dilakukan pemeriksaan.
Selain sample asli saat melakukan survei, kedua lembaga survei juga perlu menyerahkan materi kuesioner yang digunakan saat mencari data.
Di samping itu proses yang dilakukan oleh kedua lembaga saat melakukan pencarian data juga perlu diberikan kepada kode etik Persepsi.
Pemeriksaan terhadap sejumlah aspek materi menyangkut survei penting dilakukan untuk memastikan keaslian data yang disampaikan ke publik.
“Hal-hal semacam itu akan kita selidiki, karena nggak mungkin dua-duanya benar, karena saling bertolak belakang,” imbuhnya.
Namun demikian, Burhanudin tidak menyangkal apabila peluang terjadinya perbedaan dan kejanggalan terjadi akibat sistematik yang error.
Kesalahan tersebut menurut Burhanudin sempat menjadi kendala saat pelaksanaan Pilkada Jakarta tahun 2012 sehingga banyak yang menganggap Fauzi Bowo sebagai pemenang.
Baca Juga: Gamers Harus Cek! Ini Rekomendasi 5 HP yang Sudah Dilengkapi dengan Chipset Snapdragon 8 Gen 3
Menangnya Jokowi dan Ahok atas Fauzi Bowo yang dianggap sebagian kalangan diluar prediksi, menurut Burhanudin berdampak pada lembaga survei.
Untuk memastikan kualitas survei dari kedua lembaga berbeda yang hasilnya berbeda kontras, Burhanudin menilai perlu waktu melakukan proses pemeriksaaan data.
“Nah kita belum tahu dari kedua lembaga, mana yang respon rate-nya kecil dan banyak responden pengganti itu jelas punya potensi error,” pungkasnya. ***
Share this article
Adanya perolehan elektabilitas suara yang berbeda dari dua lembaga survei, Pengamat dari Indikator Politik Burhanudin Muhtadi beri tanggapan