AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat merespons krisis penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah wilayah usai insiden longsor di TPST Bantargebang.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kini menginstruksikan penyesuaian besar dalam sistem pengangkutan sampah guna mengurai kepadatan dan mempercepat distribusi.
Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pengaturan ulang jadwal pengangkutan sampah atau sistem shifting.
Strategi ini diterapkan untuk mencegah antrean panjang truk di area TPST serta menghindari kemacetan di jalur akses menuju lokasi.
Dengan sistem ini, waktu tunggu (dwelling time) truk ditargetkan tetap terkendali, yakni kurang dari tiga jam.
Selain meningkatkan efisiensi distribusi, kebijakan ini juga bertujuan melindungi keselamatan dan kesehatan para pengemudi truk sampah yang selama ini terdampak antrean panjang.
Pemprov DKI juga melakukan penanganan intensif di sejumlah titik yang sebelumnya mengalami penumpukan.
Di antaranya, TPS Kali Anyar yang kini telah bersih sepenuhnya setelah proses pengosongan rampung.
Sementara itu, TPS Rawadas ditutup permanen karena merupakan lokasi pembuangan liar, hasil kolaborasi antara kecamatan, kelurahan, dan Satpol PP.
Langkah serupa juga akan diterapkan di TPS Kencana yang segera ditutup permanen setelah pengosongan selesai.
Lokasi tersebut akan diamankan dengan pemasangan pagar besi serta pengawasan ketat melalui posko bersama yang melibatkan berbagai unsur, termasuk kepolisian dan Lembaga Musyawarah Kelurahan.
Krisis sampah ini juga berdampak signifikan di Pasar Induk Kramat Jati.
Tumpukan sampah di kawasan tersebut disebut sebagai efek domino dari penutupan Zona 4A di Bantargebang pasca longsor pada 8 Maret 2026.
Pramono Anung menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 7 hingga 8 hari.
Untuk mempercepat penanganan, Pemprov DKI menambah armada pengangkut sampah secara bertahap.
Sebanyak 40 truk disiapkan, dengan 20 unit telah beroperasi lebih dulu di titik-titik prioritas seperti Kramat Jati dan TPS Rawadas.
Selain itu, distribusi sampah juga dialihkan ke zona lain di Bantargebang serta memaksimalkan fasilitas pengolahan alternatif seperti Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan.
Koordinasi lintas instansi pun diperkuat dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemprov DKI optimistis operasional pengangkutan sampah dapat kembali normal dalam waktu dekat.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kebersihan kota sekaligus memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.***
Share this article
Pemprov DKI Jakarta atasi krisis sampah pasca-longsor Bantargebang melalui sistem shifting truk, penutupan TPS liar, dan penambahan armada. Targetnya, distribusi sampah normal kembali dalam sepekan.