Pramono Minta Oknum Gunakan AI Aduan Warga Dijatuhi Sanksi, Diskominfotik DKI: Kekeliuran Proses Validasi

AYOJAKARTA.COM - Viral laporan warga di aplikasi JAKI ditindaklanjuti gunakan Artificial Intelligence (AI), Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung minta inspektorat jatuhi sanksi bagi oknum yang melakukan tindak tersebut.

"Saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, Lurah di Kalisari maupun Kasudin-nya. Siapapun yang salah harus diberikan hukuman," ujar Pramono, di Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Lebih lanjut, Pramono secara tegas menyebutkan bahwa peristiwa ini tidak boleh terjadi kembali.

Baca JugaKonflik Timur Tengah Masih Berlanjut, Pramono Anung Pastikan Stok Pangan DKI Jakarta Aman! Pastikan stok kebutuhan pangan di ibu kota aman, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung imbau masyarakat untuk tak panic buying.

Pramono menyebutkan transparansi dan kejujuran dalam pelayanan publik adalah hal utama, sehingga pelaporan petugas di lapangan harus sesuai.

"Bagi Pemerintah Jakarta transparansi itu menjadi hal yang penting. Lebih baik misalnya, belum selesai ya belum selesai saja daripada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi," jelasnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan sebagai validator akhir terhadap seluruh tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca JugaPramono Anung Sayangkan Strategi Promosi Film Horor Aku Harus Mati yang Dinilai Mengandung Pesan Sensitif dan Berpotensi Ganggu Psikologis WargaAda 3 titik baliho film Aku Harus Mati yang telah dicopot, yakni di Jalan Puri Kembangan, Jalan Daan Mogot Km 11, dan Pos Polisi Perempatan Harmoni.

“Biro Pemerintahan mengakui adanya kekeliruan dalam proses validasi. Selama ini belum pernah ditemukan bukti tindak lanjut pengaduan yang menggunakan foto hasil rekayasa AI,” katanya.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026 tercatat lebih dari 62.571 pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi JAKI dan sistem Cepat Respons Masyarakat (CRM) terintegrasi.***