Cegah JPO Ditabrak Lagi, Dishub DKI Gandeng Polda Metro Jaya! Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Truk Diperketat

AYOJAKARTA.COM -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bergerak cepat untuk mencegah terulangnya insiden kendaraan angkutan barang yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Sebagai langkah mitigasi, pihak Dishub kini memperkuat pengawasan serta melengkapi infrastruktur jalan ibu kota.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dody Setiono, mengungkapkan bahwa langkah mitigasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan infrastruktur hingga edukasi bagi para pengemudi.

Baca JugaBRILink Agen Jadi Motor Literasi Keuangan, Kursumawati Buktikan Lewat Aksi NyataKisah Kursumawati, Agen BRILink di Simalungun, yang melayani ribuan transaksi hingga meraih Grand Prize Super BRILink Agen 2025.

"Kami akan memperkuat langkah-langkah mitigasi melalui penguatan infrastruktur, pengawasan, edukasi, hingga pengaturan operasional angkutan barang agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Dody di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Dalam pelaksanaannya, Dishub DKI Jakarta menggandeng Polda Metro Jaya untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.

Fokus utama pengawasan ini menyasar pada kepatuhan dimensi kendaraan dan tata cara pemuatan barang, guna menekan keberadaan kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL).

Selain pengawasan, Dishub juga akan memasang perlengkapan lalu lintas tambahan berupa rambu batas ketinggian kendaraan di lokasi-lokasi strategis.

Terkait usulan pemasangan teknologi Overheight Vehicle Detection System, Dody menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Bina Marga selaku pemilik aset JPO, namun tetap menjadi alternatif mitigasi yang dipertimbangkan.

Baca JugaPrediksi Cuaca DKI Jakarta Jumat 17 Juli 2026, BMKG: Seluruh Wilayah Diprediksi Cerah Sepanjang Hari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bagikan prediksi cuaca DKI Jakarta pada Jumat, 17 Juli 2026.

Tak hanya soal fisik kendaraan, pengaturan waktu operasional juga kembali dipertegas. Dishub akan mengoptimalkan pengawasan terhadap aturan jam operasional truk di jalan tol maupun non-tol yang sudah diatur dalam:

• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2011.
• Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5148 Tahun 1999.

"Kami juga meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan angkutan dan pengemudi mengenai kepatuhan batas dimensi serta kewajiban memastikan kendaraan laik jalan," pungkas Dody.

Langkah tegas ini merupakan respons atas rentetan kejadian kerusakan infrastruktur publik, termasuk insiden JPO Tendean beberapa waktu lalu yang mengakibatkan gangguan mobilitas warga.***