Sempat Disinggung Mendagri soal Rencana Obligasi Daerah Rp3,5 Trilun, Pramono: Pasti Jakarta Bisa Menyelesaikan dengan Baik

AYOJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal peringatan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkiat rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Pramono optimistis Pemprov DKI Jakarta mampu merealisasikan rencana penerbitan obligasi daerahtersebut.

Menurutnya, obligasi Rp3,5 triliun bagi Jakarta bukan sebuah hambatan.

"Pasti Jakarta akan bisa menyelesaikannya dengan baik, siapapun yang akan menjadi Gubernur di Jakarta. Makanya kenapa kemudian tenornya 7 tahun," ujar Pramono.

Baca JugaPPKD Jakarta Barat Buka Pendaftaran Pelatihan Kerja Batch 3, Siapkan Kuota 210 Peserta untuk 11 Kejuruan!Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat kembali membuka pendaftaran pelatihan kerja reguler batch 3 tahun 2026 secara gratis.

Ia lantas menjelaskan, bahwa penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu skema creative financing yang disiapkan Pemprov DKI untuk mendukung pembangunan di ibu kota.

Langkah tersebut, menurut Pramono, telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pram juga menegaskan, bahwa aturan tersebut sudah mendapat dukungan atau persetujuan dari Kemenko Perekonomian.

Namun, ia akan tetap memperhatikan masukan dari pemerintah pusat, khususnya Kemendagri.

Baca JugaKlaim Jakarta Sudah Aman, Nyaman, dan Tenteram, Pramono Anung Tak Ingin Bentrok di Matraman Dikaitkan dengan Isu SARAPramono Anung telah berkoordinasi secara intensif dengan jajaran TNI dan Polri untuk memastikan situasi keamanan di lokasi kejadian tetap terkendali.

Ia juga berencana untuk segera membahas hal ini bersama Tito.

"Apa pun itu, sebagai gubernur, saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan dan saran dari Kemendagri. Sehingga dengan demikian, pada waktunya nanti, saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri," ungkapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito sempat mengingatkan bahwa obligasi merupakan bentuk utang.

Menurut Tito, Pemprov DKI harus memastikan kemampuan fiskalnya untuk melunasi kewajiban tersebut.

"Obligasi itu sama saja dengan berutang, kan. APBD-nya mampu tidak untuk membayar utang itu. Jangan sampai menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Kalau tidak punya kemampuan membayar, kan repot," jelas Tito.

Baca JugaMinta Tak Sangkutkan Bentrok Matraman dengan Isu Etnis, Pramono Anung: Jakarta Sudah Aman dan TenteramGubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mewanti-wanti masyarakat agar tidak menyimpulkan insiden bentrokan antarwarga di kawasan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, ke ranah isu etnisitas.

Tito mengingatkan kepada kepala daerah yang berencana menertibkan obligasi harus bisa melunasinya selama masa jabatannya.

Hal tersebut dilakukan agar tidak menjadi beban bagi kepala daerah setelahnya.***