Lembaga Survei Kompak Catat Tren Penurunan Kepuasan Publik ke Prabowo, Ini Analisisnya

AYOJAKARTA.COM - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Berdasarkan data terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026, angka kepuasan kini berada di level 51,1 persen.

Angka ini merosot tajam jika dibandingkan dengan capaian pada November 2025 yang sempat menyentuh 81,2 persen.

Penurunan ini bukan pertama kalinya terjadi dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Pada periode Februari-Maret 2026, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 66,4 persen.

Data ini mengonfirmasi adanya tren penurunan yang konsisten dari waktu ke waktu.

Fenomena ini ternyata tidak hanya ditemukan oleh satu lembaga survei saja.

Indopol Survey pada Mei 2026 juga mencatat adanya kecenderungan serupa. Meskipun mayoritas responden masih menyatakan puas, angkanya terus menurun dibandingkan hasil temuan empat bulan sebelumnya.

Lembaga survei lain seperti Pusat Polling Indonesia juga melaporkan penurunan kepuasan jika dibandingkan dengan data Agustus 2025 yang berada di angka 67,7 persen.

Kondisi yang sama terlihat pada hasil sigi Index Politica dan Poltracking Indonesia pada April 2026.

Kedua lembaga tersebut mencatat penurunan kepuasan dibandingkan periode Oktober 2025 yang masing-masing berada di angka 83,5 persen dan 78,1 persen.

Beberapa faktor utama disinyalir menjadi penyebab merosotnya kepercayaan masyarakat.

Sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi, dinamika politik, dan penegakan hukum menjadi alasan yang paling menonjol.

Secara khusus, Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto, menyoroti bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit menjadi pemicu utama penurunan ini.

Selama 21 bulan masa jabatannya, kinerja Prabowo banyak disorot melalui berbagai program unggulan.

Beberapa di antaranya adalah program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Pelibatan militer dalam kegiatan sipil atau dwifungsi militer juga menjadi perhatian publik.

Dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Arya Budi, memberikan analisis bahwa hasil survei ini dipengaruhi oleh banyak hal.

Loyalitas masyarakat terhadap figur pemimpin, momentum pengambilan data, hingga metode pertanyaan sangat menentukan hasil akhir.

Namun, ia menekankan bahwa hasil ini tetap kredibel selama lembaga tersebut transparan mengenai metode dan margin of error mereka.

Menanggapi hasil-hasil survei tersebut, pemerintah menyatakan tetap fokus pada kerja nyata.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak bekerja demi mengejar angka survei semata.

Saat ini, fokus utama pemerintah adalah menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.***