Faktor Apa Saja yang Memicu Penurunan Kepuasan Publik di Era Pemerintahan Prabowo?

AYOJAKARTA.COM - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan.

Hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 mencatat angka kepuasan publik berada di level 51,1 persen.

Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Sejumlah faktor utama memicu tren merosotnya angka tersebut.

Tekanan Ekonomi dan Sentimen Sektor Utama

Faktor terkuat yang memengaruhi penilaian masyarakat adalah kondisi ekonomi.

Sentimen publik terhadap bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum dinilai mengalami penurunan.

Direktur Eksekutif Indopol Survey menilai kondisi ekonomi masyarakat yang makin sulit menjadi pemicu utama. Beban hidup harian membuat warga makin kritis terhadap kinerja pemerintah.

Selain masalah ekonomi, beberapa program dan kebijakan pemerintah juga memanen sorotan tajam.

Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan ini mendapat penilaian negatif akibat isu operasional.

Publik menyoroti laporan penutupan 833 dapur MBG serta pemberhentian 261 pegawainya.

Kebijakan lain yang turut memicu perdebatan adalah isu pelibatan militer dalam kegiatan sipil atau dwifungsi militer.

Pelatihan dasar komando cadangan serta program Koperasi Desa Merah Putih juga tak luput dari perhatian warga.

Analisis Pakar dan Tanggapan Pemerintah

Dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Arya Budi, menyebutkan bahwa hasil survei dipengaruhi banyak aspek.

Faktor teknis seperti metode pertanyaan, momentum pengumpulan data, hingga tingkat loyalitas pemilih terhadap figur pemimpin sangat memengaruhi hasil akhirnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif NSL Political Consultant, Nasarudin Sili Luli, memberikan sudut pandang berbeda.

Ia menilai narasi merosotnya kepuasan ini bisa jadi bagian dari konstruksi sosial realita.

Menurutnya, aktor politik terkadang membiarkan citra mereka terlihat merosot untuk menurunkan ekspektasi publik.

Strategi ini juga dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu yang lebih besar sebelum menunjukkan kekuatan politik yang sebenarnya.

Menanggapi berbagai laporan survei ini, pihak Istana menegaskan tidak panik.

Melalui Menteri Sekretaris Negara, pemerintah menyatakan tidak bekerja sekadar mengejar angka survei.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah merealisasikan kerja nyata. Pemerintah bertekad menekan angka kemiskinan serta terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.***