Dinilai Merugikan, Pemprov DKI Akan Hapus Kebijakan yang Dibuat Anies Baswedan

AYOJAKARTA.COM - Pemprov DKI berencana menghapus kebijakan penggratisan PBB pada rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.

Kebijakan ini dinilai menjadi salah satu faktor merosotnya pendapatan daerah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 yang diteken eks Gubernur Anies Baswedan pada Agustus 2022 lalu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati menyebut, kebijakan itu dikhawatirkan tidak tepat sasaran.

Sebab belum tentu rumah yang dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar dimiliki oleh kalangan kurang mampu.

Baca Juga: Pemprov Jabar Klarifikasi Alasan Cabut Izin GIM untuk Diskusi Anies Baswedan, PKB: Alasan Tidak Masuk Akal!

Pemprov DKI pun berencana kembali menagih PBB pada wajib pajak yang memiliki rumah lebih dari satu, meskipun nilainya di bawah Rp 2 miliar.

Ia mengatakan, realisasi pendapatan daerah pada APBD 2023 masih minim dan belum mencapai target awal. Evaluasi kebijakan ini menjadi upaya untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

Pemprov DKI juga akan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk meningkatkan pajak daerah.

Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Ungkap Alasan Pencabutan Izin GIM untuk Anies Baswedan, Ternyata Ada Unsur Pelanggaran

Tercatat per tahun 2022, terdapat 1,2 juta bangunan rumah warga yang NJOP-nya di bawah Rp 2 miliar. Dengan demikian, 85 persen bangunan milik warga di Jakarta tidak terkena PBB.

Dari pembebasan PBB pada 1,2 juta rumah ini, pemasukan kas daerah dari pembayaran PBB bisa hilang Rp 2,7 triliun per tahun.