Partai Demokrat Dorong Kemandirian Anies Baswedan dalam Tentukan Cawapresnya Sendiri

AYOJAKARTA.COM — Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengungkapkan bahwa Anies Baswedan, yang berpotensi menjadi calon presiden (capres), menunjukkan kemandirian yang sangat kuat dalam menentukan pasangan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Syahrial menjelaskan bahwa independensi Anies tidak terlepas dari pendekatan yang diambil oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Koalisi ini menghindari pemilihan yang terpaksa dan lebih memilih pendekatan yang terbuka dalam menentukan pasangan capres dan cawapres.

Menurut Syahrial, di tengah keberadaan tiga poros koalisi, Anies menjadi capres yang memiliki kemandirian yang paling tinggi.

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Penjegalan Terhadap Dirinya Hal Wajar: Justru Saya Merasa...

Syahrial menyatakan bahwa proses penentuan cawapres di Koalisi Perubahan melalui serangkaian tahapan komunikasi dan diskusi yang panjang.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan calon tersebut memiliki pondasi yang kuat dan kesatuan yang solid.

Ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Anies, sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam piagam koalisi.

"Tidak mungkin terjadi kawin paksa karena Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS kedudukannya setara di dalam koalisi," kata Syahrial, dikutip dari Suara.com, Jumat, 18 Agustus 2023.

Baca Juga: Anies Baswedan Merayakan HUT ke 78 RI di Lebak Bulus, Ikut Perlombaan dengan Warganya

Ia mengatakan bahwa capres lah yang mengkaji dan merumuskan kriteria dalam menetapkan calon wakil presiden, dan selanjutnya menjelaskan secara logis kepada seluruh koalisi.

"Tanpa tekanan, saling jegal, apalagi ancaman yang berujung saling jegal dan sandera sesama mitra koalisi," kata Syahrial.

"Artinya, tidak ada tokoh sentral yang dominan dan memiliki kedudukan paling powerfull seolah menjadi manusia setengah dewa yang bisa mengintervensi proses yang sudah berjalan di koalisi. Yang mampu mempengaruhi, mengutak-atik, dan mengendalikan koalisi melalui instrumen kekuasaan," tutup Syahrial.***