Anies Bantah Soal Deadline 40 Hari, PKS Tegaskan Kerangka Kerja Berlangsung Sejak Deklarasi

AYOJAKARTA.COM – Belum lama ini Anies Baswedan menanggapi pernyataan Jubir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengklaim telah memberikan tenggat waktu 40 hari untuk dirinya mencari koalisi di Pilgub Jakarta.

Seperti yang diketahui, pada akhir Juni 2024 lalu PKS memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta.

Mendengar adanya tenggat waktu 40 hari, Anies Baswedan mengaku kaget dan tidak mengetahui adanya hal itu.

Jubir PKS, Muhammad Kholid mengatakan bahwa kerangka kerja mencari koalisi untuk Pilgub Jakarta dimulai sejak deklarasi.

Kholid menyebut batas waktu untuk mencari partai koalisi adalah 40 hari yang artinya berakhir pada 4 Agustus 2024.

“Perencana yang pertama adalah mengusung Anies-Sohibul Iman. Kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin,” kata Kholid dikutip dari kanal YouTube Official iNews pada Rabu (14/8/2024).

Baca Juga: Yakin Arahkan Aep dan Dede Beri Kesaksian Palsu, Kuasa Hukum Saka Tatal Minta Iptu Rudiana Diberhentikan

Kholid menjelaskan karena hingga 4 Agustus lalu PKS belum mendapatkan kursi tambahan, maka pihaknya mencari berbagai opsi lain.

Salah satu opsi yang dijalankan pihaknya adalah membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

PKS merupakan partai pemenang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Jakarta lalu dengan perolehan 18 kursi di DPRD.

Sayangnya, PKS belum bisa mencalonkan sendiri Anies-Sohibul Iman lantaran masih kekurangan kursi.

Baca Juga: Apakah Kamu Ada di Hatinya? Ini Dia Tanda-Tanda Kamu Tidak Dicintai oleh Pasanganmu

Untuk mencalonkan gubernur di Jakarta dibutuhkan 22 kursi, artinya PKS masih kekurangan 4 kursi.

Oleh karena itu, PKS berusaha mencari opsi lain sebagai alternatif apabila pasangan Anies-Sohibul Iman tidak bisa berlayar.

“Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sampai tahapan mengkaji membahas opsi alternatif ketika pasangan AMAN ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi,” jelasnya.