Terungkap! Mahfud MD Buka-bukaan Soal Penyalahgunaan Dana BTS yang Seret Johnny G Plate, Benar Terkait Parpol?

Mahfud MD
Mahfud MD

AYOJAKARTA.COM -- Mahfud MD saat ini memang telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Johnny G Plate sebagai Plat Menkominfo.

Pasalnya Johnny G Plate yang semula menjabat sebagai Menkominfo harus tersandung kasus korupsi penyalahgunaan dana BTS dan ISP dengan nilai kerugian mencapai Rp 8 Triliun lebih.

Mahfud MD hari ini Senin (22/5/2022) akhirnya buka-bukaan soal kronologi penyalahgunaan dana BTS yang Melibatkan Johnny G Plate dan kini harus ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Tepis Isu Hary Tanoe Gantikan Johnny G Plate Jadi Menkominfo, Jokowi Tunjuk Orang Ini

Mahfud MD juga menjawab isu soal kasus penyalahgunaan dana BTS oleh Johnny G Plate yang diduga melibatkan partai politik.

"Menyangkut BTS itu saya melaporkan berdasarkan hasil dokumen dan analisi yang saya peroleh," ujar Mahfud MD seperti dilansir Ayojakarta.com pada siaran Youtube Kompas TV.

"Ini adalah proyek BTS yang direncanakan sejak lama, dan itu penting bagi rakyat Indonesia dan harus diteruskan," lanjutnya.

Menurut Mahfud, proyek BTS ini telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019.

Namun kemudian rupanya muncul masalah terkait anggaran di tahun 2020.

Baca Juga: Terungkap! Alasan Surya Paloh Tak Langsung Pecat Johnny G Plate Setelah Korupsi Rp 8 T, Ternyata karena Ini

"Baru muncul masalah anggaran di tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp 28 Triliun lebih itu dicairkan dulu sebesar Rp 10 Triliun pada tahun 2020/2021," jelas Mahfud.

Lebih lanjut, dikatakan Mahfud, pada saat dilakukan pelaporan, rupanya barang yang dimaksud dalam proyek tersebut tidak ada.

"Tetapi pada bulan Desember harus dilaporkan dan penggunaan dana itu harus dipertanggung jawabkan, ternyata sampai Desember 2021 barangnya tidak ada," ujarnya.

"BTS tower itu tidak ada, dengan alasan Covid meminta perpanjangan waktu hingga Maret padahal uang sudah keluar tahun 2020/2021," jelas Mahfud lagi.

Pada akhirnya diberikan perpanjangan hingga Maret dan dilaporkan 1100 tower dari 4ribu tower yang ditargetkan.

Saat diperiksa melalui satelit rupanya tower yang ada adalah 958, namun dari itu semua masih belum bisa diketahui bisa digunakan atau tidak.

Baca Juga: Johnny G Plate Jadi Tersangka Korupsi, Pengamat: Anies Baswedan Bisa Batal Nyapres jika.....

Karena saat diambil 8 sampel, semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai spesifikasi.

Dan itu nilainya hanya sekitar Rp 2,1 Triliun dari anggaran Rp 10 Triliun lebih.

Sehingga masih ada ketidak jelasan penggunaan dana yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Rp 8 sekian Triliun.

Selain menjelaskan soal kronologi penyalahgunaan dana BTS, Mahfud MD juga menegaskan bahwa kasus ini murni kasus hukum dan tidak ada kaitannya dengan politik.

"Tidak ada keterkaitan dengan politisasi, itu soal uang negara dan ada undang-undangnya," tegas Mahfud MD.

Kejaksaan juga sudah diminta untuk menyelesaikan dengan masalah hukum semata-mata.

Presiden Jokowi dikatakan oleh Mahfud juga berpesan agar pegawai Kemenkominfo bekerja seperti biasa.***(Rosandra Gisca Andyna)

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# dana BTS
# Johnny G Plate
# partai politik
# Mahfud MD

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.