Pakar Mikro Ekspresi Sebut Permintaan Maaf Ferdy Sambo Tidak Tulus : Hakim Nggak Bisa Dikadalin

Tangkapan layar ketika Ferdy Sambo meminta maaf kepada keluarga Birgadir J
Tangkapan layar ketika Ferdy Sambo meminta maaf kepada keluarga Birgadir J

 
AYOJAKARTA.COM - Dalam sidang lanjutan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, ada beberapa momen yang mendapat banyak sorotan warganet.

Salah satunya adalah permintaan maaf Ferdy Sambo kepada keluarga Brigadir Yosua.

Ekspresi permintaan maaf Ferdy Sambo menjadi perbincangan publik.

Bahkan tak jarang warganet yang menyebut bahwa dari raut wajahnya nampak tidak ada penyesalan atas apa yang ia perbuat.

Baca Juga: Terpopuler! Bukan Boy William, Sosok Inilah yang Akan Nikahi Ayu Ting Ting Menurut Ramalan Denny Darko

Dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube metrotvnews, membagikan informasi terkait pakar mikro ekspresi yang membaca bahasa tubuh Ferdy Sambo saat meminta maaf kepada keluarga Brigadir J.

Pakar mikro ekspresi, Monica Kumalasari memperhatikan alis mata suami Putri Chandrawati yang cenderung naik turun seperti sedang menegaskan sesuatu.

“disini memang dilakukan secara spontan tanpa membaca tetapi alis matanya Sambo ini bergerak-gerak mempertegas sesuatu,” kata Monica Kumalasari.

Menurutnya gerakan tersebut seperti sedang mempertegas pernyataan pembelaan sebelumnya.

Baca Juga: Terpopuler! Gugat Cerai Dedi Mulyadi, Anne Ratna Mustika: Aku Sudah Punya yang Baru, Lebih Enak dari Kamu

Dimana Sambo terlihat tidak memiliki rasa emosional dalam ungkapan maaf tersebut.

“Jadi justru yang terlihat adalah mempertegas dari statement-statemennya padahal yang diharapkan untuk meminta maaf adalah hal yang bersifat emosional dan bukan sesuatu yang bersifat kognitif,” ujar Monica.

Berdasarkan pengamatannya, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua ini seperti tidak tulus untuk meminta maaf.

“Justru terlihat bahwa tidak ada ketulusan dari permintaan maaf ini,” ujar Monica.

“Biasanya jujur itu ada rasa kesedihan yang mendalam, tetapi kita tidak mendapatkan ekspresi tersebut sehingga antara verbal yang disampaikan ini tidak ada sinkronitas,”tambahnya.

Terkait kejujuran yang disampaikan terdakwa, Asep Iwan Irawan, selaku pakar hukum pidana menyebut bahwa permintaan maaf itu hanya sebatas formalitas.

Baca Juga: Simak Link Live Score dan Jadwal Hylo Open Hari Ini Rabu 2 November 2022, Jangan Sampai Lupa!

“iya formalitas karena kan permintaan maaf dimana-mana lihat tuh Eliezer dia menyatakan dengan tulus air mata, dia membacakannya,” ungkap Asep Iwan Irawan.

Untuk itu Asep Iwan Irawan menyebut bahwa terdakwa tidak bisa menyembunyikan kebohongannya kepada Hakim.

“Saya bilang hakim tuh Dinosaurus nggak bisa dikadalin apalagi oleh para pembohong-pembohong yang kan kita tahu dari awal ga konsisten ,” ujar Asep Iwan Irawan.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# orangtua Brigadir J
# Putri Candrawathi
# pakar Mikro Ekspresi
# Ferdy Sambo

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.