Tepis Ada Gerakan Bawah Tanah yang Terus Menguak, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak Langsung Bertindak

Tepis Ada Gerakan Bawah Tanah yang Terus Menguak, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak Langsung Bertindak
Tepis Ada Gerakan Bawah Tanah yang Terus Menguak, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak Langsung Bertindak

AYOJAKARTA.COM – Nama Ketua Komisi Kejaksaan atau Komjak RI, Dr. Barita Simanjuntak S.H., M.H., CfrA semakin disorot publik.

Barita Simanjuntak mulai mencuat ke permukaan, ketika dugaan adanya gerakan bawah tanah pendukung Ferdy Sambo kian masif di masyarakat.

Ketika proses sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo sudah mulai memasuki episode-episode terakhir, Barita Simanjuntak kian disorot.

Baca Juga: Heboh! Mahfud MD Disebut Bongkar Isu Suap Menyuap dalam Sidang Ferdy Sambo, Begini Penjelasannya...

Jaksa Penuntut Umum atau JPU PN Jakarta Selatan yang menjadi lokasi persidangan, menuntut mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo dengan tuntutan seumur hidup .

Selama persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua banyak pernyataan-pernyataan yang berkembang seputar kasus Ferdy Sambo.

Adanya dugaan Gerakan bawah tanah merupakan salah satu polemik yang berhembus di masyarakat beberapa pekan belakangan ini.

Para pendukung Ferdy Sambo bertujuan untuk mampu meringankan hukuman, atau bahkan membebaskan suami dari Putri Chandrawati.

Menyikapi simpang-siur yang berkembang di kalangan masyarakat yang semakin liar, Komjak memberi tanggapan.

Baca Juga: Tertekan! Kamaruddin Simanjuntak Sebut Lembaga Ini Ingin Membuatnya Tutup Mulut, Termasuk Para Jenderal

Barita Simanjuntak, selaku Ketua Komisi Kejaksaan RI pun ikut berkomentar di seputar isu gerakan bawah tanah tersebut.

Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa semua alat komunikasi milik JPU telah disadap sejak awal persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua.

Sejak awal kasus pihak kejaksaan langsung berkoordinasi dengan jaksa agung dan jaksa muda begitu kasus diserahkan dari penyidik ke kejaksaan.

“Kekuasaan Ferdy Sambo sangat luar biasa, dengan begitu persidangan diawasi dengan sangat ketat,” ujar Barita Simanjuntak

Sehubungan dengan adanya keputusan untuk melakukan penyadapan bagi para penegak hukum yang menangani kasus FS, Barita memberi alasan.

Baca Juga: Terkuak! Anies Baswedan Dituding Punya Utang 50 Miliar Kepada Sandiaga Uno, Begini Kronologi dan Akhirnya....

“Pada waktu itu kuat dugaan karena jejaring Ferdy Sambo itu luar biasa menurut tanggapan masyarakat sehingga diperlukan pengawasan yang ketat,” jelasnya.

Hasil dari koordinasi tersebut dilakukan penyadapan pada tim Jaksa Penuntut Umum, serta gerak gerik dan aktivitas tim JPU pun turut diawasi.

Bahkan semua pihak mengusulkan apabila ada strategi atau rencana darurat maka tim Jaksa Penuntut Umum akan ditempatkan di rumah aman.

Dari pihak Kejaksaan pun mengaku telah melakukan pengawasan untuk memastikan tak ada gerakan bawah tanah dalam tuntutan terhadap Ferdy Sambo.

Baca Juga: Serba Tidak Tahu Soal Rencana Ferdy Sambo, Ricky Rizal Minta Hal Ini dari Majelis Hakim

“Karena Ferdy Sambo merupakan oknum high profile, oknum pejabat yang mempunyai kapasitas yang kuat, maka kami ekstra melakukan pengawasan,” kata Barita.

Dengan banyaknya berita dan kabar tentang adanya gerakan bawah tanah seperti yang banyak beredar di masyarakat, Barita memberi kepastian.

“Pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada yang disebut gerakan bawah tanah,” ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Komisi
# gerakan bawah tanah
# Barita Simanjuntak
# Ketua
# Kejaksaan

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.