Dulu Bongkar Bobrok Ferdy Sambo, Ketua IPW Sugeng Teguh Sebut FS Tak Pantas Divonis Mati

Ferdy Sambo divonis mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Ferdy Sambo divonis mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

AYOJAKARTA.COM -- Eks jenderal bintang dua Ferdy Sambo akhirnya divonis mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Putusan ini jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut seumur hidup.

Setelah pembacaan vonis Senin, 13 Februari 2023, Sambo tampak menyerahkan buku hitam yang selalu dibawanya sejak awal kasus ini dilakukan penyelidikan sampai terakhir vonis majelis hakim pada pengacaranya.

Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak mengatakan, buku hitam Ferdy Sambo merupakan jimat yang selalu dibawa ke mana-mana. Sebab, buku tersebut diduga berisikan rekaman jejak kasus yang pernah ditangani oleh suami Putri Candrawathi sekaligus ancaman bagi pihak-pihak yang dosa dan kejahatannya diketahuinya.

Baca Juga: Ferdy Sambo Divonis Mati oleh Hakim atas Pembunuhan Brigadir J, Eks Kabareskrim Polri: Sudah Tepat!

Oleh karena itu, menurutnya, Ferdy Sambo kemungkinan akan membacakan isi buku hitam jika dirinya dan sang istri, Putri Candrawathi, divonis hukuman mati.

Di sisi lain Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso pernah juga mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo memiliki geng mafia.

"Siapakah Sambo itu? Saya pernah menyatakan Sambo mempunyai geng yang kuat. Bahkan saya bilang geng mafia," kata Sugeng dalam siaran TV One beberapa waktu lalu.

Ia juga menjelaskan bahwa Sambo merupakan polisinya polisi yang mempunyai data rahasia penting yang bisa mengancam orang-orang yang mempunyai utang Budi padanya di masa lalu.

Baca Juga: Harapan Kamaruddin Simanjuntak: Presiden Kembalikan Nama Baik Yosua, Rumah Dinas Sambo Dijadikan Museum

"Kedua siapakah Sambo ini? Sambo itu polisinya polisi, dia punya data rahasia tentang pejabat polisi yang ini saya duga dia menggunakan itu untuk melakukan perlawanan atau penekanan termasuk penahanan, dugaan saya ini sebagai pertanda perlawanan dia," kata Sugeng lebih lanjut.

Selanjutnya, setelah majelis hakim menjatuhkan vonis ultra petita kepada Sambo, Sugeng pun angkat bicara terkait vonis hakim tersebut yang dinilai tidak tepat.

Sugeng menilai Ferdy Sambo tidak layak divonis hukuman mati atas kejahatannya dalam membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Menurutnya, tindakan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Sambo tidaklah sadis karena pembunuhan yang tidak didahului tanpa penyiksaan lama bukanlah sadisme.

Baca Juga: Ferdy Sambo DIvonis Mati oleh Hakim, Penasehat Hukum Keluarga Brigadir J: Ini Kemenangan Kita Semua!

Sugeng juga menilai Sambo membunuh Yosua karena emosi dan tidak bisa mengendalikan dirinya akibat laporan sang istri tentang perlakuan Yosua di Magelang. Hal tersebut membuat ketua IPW ini beranggapan Sambo seharusnya tidak dihukum mati.

"IPW melihat kejahatan Sambo tidak layak untuk hukuman mati karena kejahatan tersebut memang kejam akan tetapi tidak sadis bahkan muncul karena lepas kontrol," kata Sugeng dalam siaran Kompas TV, belum lama ini.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# IPW
# Yosua
# Brigadir J
# Sugeng Teguh Santoso
# Ferdy Sambo
# vonis mati

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.