Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tak Gentar Menghadapi Sejuta Peluru

AYOJAKARTA.COM - Penetapan Hasto Kristyanto selaku Sekjen PDIP sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK diyakini sebagai persoalan politik.

Dalam keterangan resminya KPK menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memiliki peran penting dalam kasus kaburnya Harun Masiku pada 8 Januari 2020 silam.

Menyikapi penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto, Politisi PDIP Guntur Romli menganggap KPK sudah bertindak tidak profesional.

Penyebab penetapan Hasto sebagai tersangka, menurut Guntur karena Harun Masiku belum juga ditemukan hingga hari ini.

“KPK gagal menangkap Harun Masiku, kok Sekjen PDIP yang dijadikan sebagai tersangka dengan bukti yang sangat lemah,” ungkap Guntur, dikutip dari kanal YouTube METRO TV, Rabu, 25 Desember 2024.

Guntur juga menambahkan, dibalik penetapan Hasto sebagai tersangka kasus tipikor ada pihak-pihak yang ditengarai sengaja meremote KPK.

Baca Juga: Investigasi Tuntas! Dari Perendaman HP hingga Doktrinasi Saksi, Begini Upaya Hasto Kristiyanto Gagalkan Penyidikan KPK

Karena itu, Guntur meminta agar seluruh pihak dapat melihat penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP sebagai bentuk ancaman sebagai nilai-nilai demokrasi.

Sebelumnya, pada 22 November 2024 lalu dalam sebuah siniar Hasto juga sempat menyinggung soal adanya rencana untuk menetapkannya sebagai tersangka.

Menurut Hasto, alasan penetapannya sebagai tersangka dalam kasus tidak jelas diperkirakan karena dua hal penting yang dilakukannya.

Selain kesimpulan Disertasi akademis yang menganganggap Presiden Joko Widodo sebagai sosok dengan ambisi politik sangat tersentralistik, juga karena sikap kritis PDIP.

“Jokowi yang seharusnya menjadi simbol persatuan, justru menjadi gabungan antara feodalism populis dan Machiavelinism,” ungkap Hasto saat menjadi narasumber di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Lebih lanjut Hasto menambahkan, naiknya Gibran Rakabuming melalui proses merusak sistem hukum dan konstitusi merupakan salah satu indikasi.

Disamping menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen kekuasaan politik, Jokowi menurut Hasto juga melakukan pengaturan dalam ajang Pilkada Serentak.

Baca Juga: Usai Hasto Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Rumah Megawati Dijaga Ketat oleh Petugas Keamanan

Bukan hanya berlangsung di Jawa Tengah dan Timur, Jokowi dengan dukungan aparat juga mencoba mengendalikan Pilkada di Sumatera Utara serta Jakarta.

Langkah-langkah politik yang dilakukan Jokowi, menurut Hasto mencerminkan upaya sistematis untuk mematikan peradaban luhur demokrasi.

Namun demikian, Hasto mengaku tidak akan takut dengan rencana status penetapan status sebagai tersangka yang arsipnya sudah dipersiapkan oleh KPK.

“Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang absurd, tapi kalau kita digerakan oleh keyakinan maka ancaman sejuta peluru tidak membuat kita reda,” tegasnya.

Kabar akan adanya penetapan sebagai tersangka dalam kasus yang dianggap Hasto tidak jelas tersebut diperolehnya melalui Pengamat Intelijen Connie Rahakundini.

Bersumber dari salah satu Aparat , Connie menyebut alasan penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP lebih disebabkan karena Hasto dinilai menghambat hegemoni Jokowi.***