Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Denda 750 Juta Rupiah, Warganet Tunjukan Rasa Simpatik Serta Dukungan kepada Tom Lembong

Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Denda 750 Juta Rupiah, Warganet Tunjukan Rasa Simpatik Serta Dukungan kepada Tom Lembong
Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Denda 750 Juta Rupiah, Warganet Tunjukan Rasa Simpatik Serta Dukungan kepada Tom Lembong

AYOJAKARTA.COM – Dianggap bersalah dalam kasus import gula, Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun.

Selain divonis bersalah, Tom Lembong yang juga sempat menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dianggap telah menyalahi peraturan di Kemendag.

Karena itu, untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya Tom Lembong juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 750,000,000.

Baca Juga: Spesifikasi Gahar Vivo X Fold 5, HP Lipat dengan Snapdragon 8 Gen 3 dan Layar 5500 Nits

Sehubungan dengan penetapan vonis yang dilakukan oleh Hakim PN Jakarta Pusat, Mantan Wakapolri periode 2013-2014 memberikan pandangan.

Menurut Oegroseno, penetapan vonis hukum yang diberikan kepada Tom Lembong tidak selayaknya dilakukan di Pengadilan.

Disamping karena kelengkapan uji materi perkara yang terkesan diada-adakan, pelanggaran yang dilakukan oleh Tom juga lebih bersifat administratif.

Sehingga penanganan perkara yang digelar di pengadilan, menurut Oegroseno justru dapat mencederai esensi dari lembaga penegakan hukum itu sendiri.

Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan Imbas Pembangunan Flyover Latumenten di Jakarta Barat, Berlaku hingga 2027

Bukan hanya membuat lembaga peradilan tercoreng, penetapan Tom Lembong menurut Oegroseno juga dapat berdampak buruk pada citra kepolisian, KPK serta Kejaksaan.

“Saya melihat semua yang dilanggar Pak Tom ini adalah melanggar peraturan Menteri Perdagangan, bukankah ini harus diselesaikan secara administrasi?,” ungkapnya.

Berbeda pandangan dengan Oegroseno, Saut Situmorang yang merupakan Wakil Ketua KPK periode KAPAN.

Menurut Saut, salah satu penyebab Tom sampai mendapat vonis hukum adalah karena Pasal 2 yang menjadi delik perkara masih bersifat multi tafsir.

Baca Juga: Dibintangi Yum Jung Ah, Won Jin A dan Dex, Ini Sinopsis Drama The Defects yang Baru Tayang!

Karena itu Saut berharap agar MK dapat melakukan pertimbangan secara lebih mendalam, sehingga pasal-pasal yang memiliki potensi menjadi karet dapat lebih diperketat.

“Pasal 2 ini sangat bermacam-macam penafsirannya, dihapus bisa bikin penyelenggara negara tidak tersentuh, ada bisa kemana-mana,” ungkap Saut dikutip Ayojakarta dari YouTube Akbar Faisal Uncensored.

Meski memerlukan pembuktian, penetapan vonis terhadap Tom Lembong disebut-sebut oleh sebagian kalangan karena merupakan Pesanan Kekuasaan.

Di tengah polemik yang muncul usai putusan Hakim dalam kasus korupsi gula, jagat maya kembali diramaikan dengan adanya rekaman saat Tom masih akrab dengan Jokowi.

Baca Juga: Jakarta Jadi Tuan Rumah Pertemuan Iklim Regional 2025, Punya 4 Tujuan Penting INI

Saat menghadiri sebuah forum berskala internasional, Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Presiden sempat diminta menjawab sebuah pertanyaan.

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Presiden Jokowi segera berinisiatif dan meminta agar Tom Lembong bersedia menyampaikan pernyataan.

Mendapat perintah dari Presiden, Tom langsung menjawab seluruh pertanyaan tersebut dengan bahasa Inggris yang sangat fasih.

Lewat unggahan tersebut, ratusan warganet juga menyampaikan rasa simpatik terhadap Tom yang kini divonis bersalah.

“Kasihan Pak Tom sudah bantuin Si Joko, eh sekarang malah dikriminalisasi,” tulis seorang warganet pemilik akun instagram @*uhammadr*. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Oegroseno
# Tom Lembong
# KPK

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.