AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Daerah dihebohkan dengan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah atau TKD 2026 dalam RAPBN 2026.
Gubernur se Indonesia pun melakukan protes kepada Pemerintah, terlebih Kementerian Keuangan terkait pemangkasan anggaran tersebut.
Diketahui, anggaran yang awalnya Rp864 triliun pada tahun 2025, kini turun sebesar 24,7 persen menjadi Rp650 triliun.
Berbagai pihak pun turut memberi komentar terkait pemotongan TKD 2026 ini.
Baca Juga: DBH Dipangkas Pusat, Gubernur Pramono Anung Siapkan Strategi Jakarta Collaboration Fund, Apa Itu?
Salah satunya datang dari pakar UGM yakni Guru Besar dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Fisipol UGM, Prof. Wahyudi Kumorotomo.
Secara terang-terangan, Wahyudi menilai jika kebijakan ini aneh dan beresiko terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.
Dikutip dari ugm.ac.id, Rabu (8/10/2025) ia mengatakan jika target RAPB meningkat 17,7 persen, tapi TKD malah dipangkas 24,7 persen.
Menurutnya, subsidi ke daerah yang seharusnya bisa mendorong keberlanjutan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja justru dikurangi.
Hal ini tentunya akan berdampak serius terhadap keberlangsungan pembangunan di berbagai daerah.
Wahyudi bahkan menilai jika nantinya banyak daerah yang tidak bisa lagi meneruskan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.
Bahkan ia memprediksi dampak jangka pendek yang muncul akibat pemotongan TKD ini bisa menimbulkan konsekuensi politis, ekonomis, dan sosial.
Selain itu, kebijakan ini dinilai dapat berisiko menimbulkan gejolak sosial jika tidak dikelola dengan baik.***
Share this article
Pakar UGM menilai bahwa kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran TKD 2026 ini aneh, mengapa?