Enam Delik Pengaduan Absolut Soal Ijazah Palsu Bermunculan, Benarkah Karakter Joko Widodo Kini Sedang Dimatikan?

Enam Delik Pengaduan Absolut Soal Ijazah Palsu Bermunculan, Benarkah Karakter Joko Widodo Kini Sedang Dimatikan?
Enam Delik Pengaduan Absolut Soal Ijazah Palsu Bermunculan, Benarkah Karakter Joko Widodo Kini Sedang Dimatikan?

AYOJAKARTA.COM – Sub Direktorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya kembali menangani perkara dugaan ijazah palsu Joko Widodo.

Masih berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sebelumnya Polda Metro Jaya juga telah mendapati sebanyak dua laporan pengaduan dari masyarakat.

Selain dua laporan di Polda, empat laporan terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo juga datang dari Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat , Bekasi serta Depok.

Baca Juga: Jangan Sekedar Asal Kunyah, Ternyata Inilah Jumlah dan Cara Mengolah Terbaik Sebelum Mengkonsumsi Kacang Tanah

Dalam laporannya, para Pelapor mendesak agar SMA Negeri 6 di Surakarta dan Universitas Gadjah Mada ikut memberi klarifikasi mengenai perkara ijazah palsu.

Terkait dengan laporan tersebut, Kombes Pol Ade Ary Syam selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya mengaku telah melakukan pendalaman.

Langkah tersebut, menurut Kabid Humas merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta untuk lebih mendalami penyelidikan.

Menurut Andi Azwan selaku Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, bola liar dari dugaan ijazah palsu sudah sedemikian menyebar.

Baca Juga: Kabar Gembira! Ini 8 Kategori KPM PKH dan BPNT yang Dapat Bansos Tambahan Rp400 Ribu, Cek Sekarang!

Upaya Rismon Sianipar selaku Ahli Digital Forensik untuk melakukan investigasi secara mandiri dan mempublikasi, menurut Andi sudah menyalahi aturan akademik.

Berkenaan dengan laporan pengaduan yang kini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan investigasi mandiri, Azam Khan selaku Tim Penasihat Hukum TPUA memberi tanggapan.

Menurut Azam, enam laporan yang diterima di sejumlah Polres dan Polda merupakan bentuk delik aduan absolut.

“Jadi korban langsung yang bisa melaporkan, kalau bukan korban langsung itu nggak bisa itu dulu yang perlu dipahami,” ungkap Azam saat dimintai keterangan.

Baca Juga: Resmi! KPM BPNT Golongan Ini Terima Bansos Bonus Rp400 Ribu Periode Juni–Juli 2025, Apakah Anda Termasuk?

Persoalan mengenai dugaan ijazah palsu yang hingga saat ini belum juga berujung, menurut Azam terjadi karena Jokowi selaku Pihak Terlapor enggan untuk berbagi informasi.

Disampaikan dalam sebuah diskusi, Azam mengimani perkara dugaan ijazah palsu akan berhenti jika Joko Widodo bersedia untuk menunjukkannya ke publik.

Pernyataan mengenai keaslian ijazah yang sempat disampaikan oleh Kepolisian, menurut Azam bukan merupakan suatu penyelesaian.

Untuk memastikan keaslian ijazah, menurut Azam perlu dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dilakukan di pengadilan hingga memiliki status mengikat atau inkrah.

Baca Juga: Mulai 2026! Dokumen Girik, Letter C, dan Petok D Tak Lagi Diakui, Hanya SHM Jadi Syarat Sah Kepemilikan Tanah

Terkait upaya Rismon Sianipar saat mendatangi kediaman Kasmudjo dan lokasi KKN, menurut Azam bukan dimaksudkan untuk membunuh karakter Joko Widodo.

Langkah Rismon Sianipar ke sejumlah lokasi di luar Jakarta, menurut Azam dilakukan karena adanya keterangan berbeda antara Jokowi dengan Polda.

“Info dari Mabes KKN-nya tahun 1983, tapi kata Pak Jokowi, Beliau katakan KKN awal tahun 1985, karena itu kami cari kebenaran,” pungkasnya dikutip Ayojakarta dari tvOneNews. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# dugaan ijazah palsu Joko Widodo
# Polda Metro Jaya
# laporan

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.