Sidang PK Saka Tatal Kembali Digelar, Tim Kuasa Hukum Pertanyakan Alat Bukti yang Menjerat Kliennya

Sidang Peninjauan Kembali (PK) Saka Tatal kembali digelar pada Selasa, 30 Juli 2024.
Sidang Peninjauan Kembali (PK) Saka Tatal kembali digelar pada Selasa, 30 Juli 2024.

AYOJAKARTA.COM — Usai mendapat penolakan dari Jaksa Penuntut Umum selaku termohon, sidang Peninjauan Kembali (PK) Saka Tatal kembali digelar pada Selasa, 30 Juli 2024.

Tim penasehat hukum Saka Tatal meyakini, peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan sebagaimana diputus dalam sidang delapan tahun lalu adalah tidak benar.

Karena itu untuk memastikan bahwa vonis terhadap Saka Tatal merupakan suatu kekeliruan, tim penasehat akan terus melakukan pembelaan.

Tidak ditemukannya noda darah korban atau alat bukti lain di lahan kosong yang menjadi salah satu TKP, menunjukkan tidak adanya peristiwa pembunuhan.

Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh Edwin Partogi yang merupakan salah satu tim kuasa hukum Saka Tatal.

Baca Juga: Sidang PK Kasus Vina Cirebon dan Eki: Pihak Saka Tatal Ajukan Bukti Baru dan Permintaan Khusus dari Susno Duadji

“Ada nggak sidik jari pelaku di motor korban? Nggak ada, lalu kita yang meyakini itu pemerkosaan dan pembunuhan, dari mana berangkatnya?” ungkap Edwin, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Selasa, 20 Juli 2024.

Anggapan adanya peristiwa kekerasan di balik kasus Vina, menurut Edwin bermula dari kesaksian Liga Akbar serta Dede yang sudah mencabut BAP-nya.

Untuk itu, Edwin meminta agar pihak-pihak yang meyakini bahwa kasus Vina dilatar belakangi oleh tindak pemerkosaan dan pembunuhan juga memberikan bukti fakta.

“Ini sudah inkrah, jadi lebih mudah, bukti apa yang dimiliki oleh mereka yang meyakini itu terjadi pembunuhan dan pemerkosaan?” tegas Edwin.

Tidak adanya bukti penguat atas penyebab sebenarnya dari kematian Vina yang dituduhkan kepada para terpidana, ditanggapi oleh Hakim Agung Periode 2011-2013.

Baca Juga: Permohonan Kuasa Hukum Saka Tatal Kepada Kapolri: Mohon Bantuan Demi Terungkapnya Kasus Vina Cirebon

Menurut Profesor Gayus Lumbuun, dalam sidang PK yang melibatkan Saka Tatal sangat dibutuhkan peran hati nurani.

“Kalau memang ada bukti baru yang bisa merubah keraguan hakim, ini memang harus dikabulkan,” tegas Gayus.

Selain hati, Gayus menilai hakim sidang PK juga perlu lebih memiliki bukti-bukti fakta yang bisa memperkuat keyakinan sehingga meminimalisir keraguan.

Perlunya bukti baru atau novum dalam setiap sidang PK, menurut Gayus bertujuan agar keputusan hakim bisa terhindar dari keraguan.

Terkait tidak adanya bukti penunjang sebagai dasar putusan bagi Saka Tatal dan para terpidana lainnya, Pakar Hukum Pidana Chudry Sitompul memberi tanggapan.

Baca Juga: Kuasa Hukum Liga Akbar Sebut Kliennya Diminta Hadir di Sidang PK Saka Tatal, Sebagai Apa?

Menurut Chudry, pemenuhan atau penyediaan alat bukti untuk membuktikan seseorang bersalah bukanlah merupakan tugas dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Kematian yang dialami oleh seseorang, menurut perspektif hukum bisa merupakan perkara pidana atau juga hal yang wajar.

Kendala dalam kasus kematian Vina dan Eky menurut Chudry bisa saja terjadi karena sangat minimnya alat bukti.

“Hakim tingkat pertama itu kurang mengelaborasi, karena tidak ada saksi fakta yang dihadirkan, di sini kelemahannya,” jelas Chudry.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# alat bukti
# Saka Tatal
# sidang pk

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.