Dijuluki 'Gubernur Konten', Dedi Mulyadi Bocorkan Penghasilan Kontennya Ternyata Digunakan untuk Hal Ini

AYOJAKARTA.COM – Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membeberkan penghasilan kontennya untuk diberikan kepada rakyat.

Diketahui sebelumnya, pria yang akrab disapa KDM ini mendapat julukan “Gubernur Konten” dari Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur, pada saat rapat bersama DPR Komisi II bulan lalu.

Dengan terang-terangan, KDM menyampaikan bahwa penghasilan dari konten yang dibuatnya dipergunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Jangan Sampai Kena Dam! Jemaah Haji Diingatkan Lagi Soal Larangan Ihram di Jeddah

“lebih baik jadi Gubernur Konten punya duit dibagikan ke rakyat, daripada Gubernur molor,” ungkap Dedi Mulyadi yang dikutip oleh AYOJAKARTA.COM dari Kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel pada Rabu 21 Mei 2025.

Pernyataan ini sebagaimana diungkapkannya pada pidato sambutan pelepasan siswa bermasalah yang ikuti program wajib militer di Purwakarta pada 20 Mei 2025.

Sebagai informasi, penghasilan fantastis dari kanal YouTube-nya diperkirakan mencapai Rp671 juta hingga lebih dari Rp10 miliar per bulan.

Penghasilan tersebut berasal dari konten dua kanal Youtube utamanya, yaitu Kang Dedi Mulyadi Channel dan Lembur Pakuan Channel, yang mengunggah aktivitas sehari-hari dan kegiatan sosial.

Baca Juga: Full Gratis Tanpa Pungutan Biaya! Pendaftaran SPMB Bersama Sekolah Swasta di Jakarta Resmi Dibuka, Hanya Kriteria Ini yang Bisa Daftar

Melalui penghasilan dari kanal YouTube-nya, Dedi Mulyadi menunjukkan komitmennya untuk memanfaatkan platform digital sebagai sumber dana sosial yang langsung dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.

Di waktu yang berbeda, Gubernur Jawa Barat tersebut juga menyatakan bahwa dari kontennya dapat memangkas anggaran untuk iklan dan media di Jawa Barat.

Sebelumnya, pemerintah provinsi menganggarkan sekitar Rp50 miliar per tahun untuk belanja iklan melalui kerja sama dengan media.

Namun, anggaran tersebut berhasil ditekan drastis menjadi hanya sekitar Rp3 miliar, sehingga menghemat sekitar Rp47 miliar.

Dengan konten yang viral dan tersebar luas, informasi dan program pemerintah dapat disampaikan secara efektif tanpa perlu mengeluarkan biaya iklan yang besar. ***