AYOJAKARTA.COM -- Debat Perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung pada Selasa, 12 Desember 2023, malam.
Masing-masing Calon Presiden (Capres) menyampaikan visi misinya kepada publik.
Dalam debat tersebut, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misi yerlebih dahulu.
Dalam penyampaian visi misi, Anies Baswedan menyoroti isu krusial mengenai negara hukum dan kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa negara hukum seharusnya menempatkan hukum sebagai panduan utama untuk memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi semua warganya.
"Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan baik yang dipuncak bersama jajaran," kata Anies
Anies pun mengkritik praktik pembengkokan aturan yang seringkali terjadi demi kepentingan penguasa saat ini.
"Apa yang terjadi, banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tentu tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan," tegas Anies.
Baca Juga: Tim Hukum Anies Baswedan dan Cak Imin Tidak Akan Bela Komika Aulia Rakhman
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, bahwa perubahan harus terjadi agar negara kembali menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Anies juga menekankan bahwa dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum, bukan sebaliknya.
"Hukum itu harusnya tegak, dalam kenyataannya dia bengkok, dia tajam kebawah, dan tumpul ke atas. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
Selain itu, Anies Baswedan juga mengamati ketidaksesuaian tata pemerintahan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dipegang teguh.
"Hari ini kita menyaksikan bagaimana tatanan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita pegang," ucapnya.
Dalam konteks kekinian, Anies memberikan perhatian khusus pada peran generasi milenial dalam menyuarakan pendapat.
Ia menyayangkan bahwa kritik terhadap pemerintah sering kali dihadapi dengan kekerasan dan benturan, bahkan gas air mata.
"Kondisi ini tidak boleh diabaikan. Kita harus lakukan perubahan," katanya.
Ia berpendapat bahwa perubahan ini perlu dilakukan demi mengembalikan hukum menjadi tegak dan adil bagi semua lapisan masyarakat.
Ia menyebut bahwa meskipun ada satu milenial yang bisa menjadi calon wakil presiden, ribuan generasi milenial dan generasi Z yang peduli kepada bangsa dan yang termarjinalkan harus tetap didengar dan diakui dalam demokrasi yang sehat.
"Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah justru mereka sering menghadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan dan bahkan gas air mata, apakah kondisi ini akan diabaikan? tentu tidak kita harus lakukan perubahan," pungkasnya.
Share this article
Anies Baswedan berpendapat perubahan ini perlu dilakukan demi mengembalikan hukum menjadi tegak dan adil bagi semua lapisan masyarakat.