Kian Meradang! Buntut Ditetapkan sebagai Tersangka, Kuasa Hukum Panji Gumilang Nyatakan Ini dengan Lantang

Buntut ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Panji Gumilang nyatakan Ini dengan lantang.
Buntut ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Panji Gumilang nyatakan Ini dengan lantang.

AYOJAKARTA.COM -- Usai Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, Ponpes Al Zaytun disambangi oleh tim penyidik Bareskrim Polri.

Kedatangan Bareskrim Polri ke Ponpes Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat bertujuan untuk mencari alat bukti atas kasus penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang.

Dari hasil penggeledahan di Ponpes Al Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang tersebut, tim kemudian menyita sejumlah barang bukti.

Baca Juga: SPN Ubah Dukungan dari Ganjar Pranowo ke Anies Baswedan, Sudirman Said: Saya Kira Sudah Terbukti

Di pintu masuk pondok pesantren, tim melakukan penggeledahan satu persatu kepada setiap pengunjung yang hendak masuk.

Sementara di bagian dalam pondok, tim juga menyapu sejumlah wilayah untuk melakukan penggeledahan.

Selain foto dan video, tim juga menyita akun milik Pondok Pesantren Al Zaytun yang berisi sejumlah informasi terkait kasus yang ditangani.

Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan pihak penyidik tersebut, Dirtipidum Bareskrim Polri memberikan tanggapan.

Baca Juga: Perkiraan Total Biaya Kuliah Kedokteran sampai Lulus

Menurut Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro maksud dari penggeledahan di Ponpes Al Zaytun tidak lain bertujuan untuk melengkapi barang bukti.

“Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi berkas perkara, dan mencari alat bukti lainnya, oleh sebab itu kita melakukan upaya penggeledahan,” jelasnya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh kepolisian, Panji Gumilang diduga telah melakukan tindak penistaan agama.

Selain itu, Pemimpin Ponpes Al Zaytun ini juga diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.

Baca Juga: 7 Jurusan Kuliah yang Mahasiswanya Banyak Drop Out, Waduh Kenapa?

Dengan ditetapkannya status Panji Gumilang sebagai tersangka atas kedua dakwaan tersebut, nasib Ponpes Al Zaytun kini menjadi pertanyaan publik.

Menyikapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa persoalan Panji Gumilang merupakan persoalan hukum pribadi, dan tidak berkaitan dengan ponpes.

Karenanya, proses pendidikan di ponpes Al Zaytun akan tetap berjalan dengan pengawasan dibawah Kementerian Agama.

Sehubungan dengan adanya pertanyaan terkait nasib Ponpes Al Zaytun tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberi tanggapan.

Baca Juga: Cara Mudah Blokir Kontak WhatsApp Tanpa Ketahuan dan Ceklis Satu, Aktifkan Saja Settingan Ini

Menurutnya, proses pendidikan yang berlangsung di Ponpes akan tetap dilanjutkan serta memastikan tidak ada penyimpangan ajaran.

“Anak-anak santri disana tetap bisa mengikuti pendidikan, tetapi dibawah pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi atau tidak ada kurikulum yang tersembunyi,” ujarnya.

Dengan ditetapkannya Pemimpin Ponpes Al Zaytun sebagai tersangka, Hendra Effendi yang merupakan kuasa hukum Panji Gumilang memberi tanggapan.

Menurut Hendra penetapan status yang dialami oleh kliennya, tidak lepas dari upaya kriminalisasi serta politisasi.

Baca Juga: 5 Jurusan Kuliah 'Tersantai' di Indonesia, Paling Cepat Lulus dan Gak Ada Rumus-rumus

“Kami menduga kriminalisasi dan politisasi ini terjadi dalam persoalan ini,” pungkasnya seperti dikutip Ayojakarta pada Minggu, 6 Agustus 2023 dari Youtube Kompas TV. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Panji Gumilang
# Al Zaytun
# tersangka
# Bareskrim Polri

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.