Usai Jokowi Ngaku Cawe-cawe di Pemilu 2024, Anies Baswedan Sebut Ada yang Takut Dijegal, Siapa?

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

AYOJAKARTA.COM - Salah satu Bakal Calon Presiden (Bacapres), Anies Baswedan ikut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku turut cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024.

Menurut Anies Baswedan, Presiden Jokowi yang cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024 mendatang, membuat ketakutan dan kekhawatiran banyak pihak.

Bahkan Anies Baswedan menyebut ada yang takut dijegal apabila Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Baca Juga: Konflik Kembali Terjadi! Riang Prasetya Diserang Pasca Eksekusi Lahan Ruko Bermasalah yang Viral

Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan seperti dilansir Ayojakarta.com pada laman Suara.com, Rabu (31/5/2023).

"Kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan," ujar Anies.

Dikatakan Anies ada juga mengaku khawatir akan dikriminalisasi dan penyelenggaraan pemilu yang tidak adil dan netral.

Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa mereka khawatir nantinya para caleg akan mendapatkan perlakuan tidak fair.

Anies pun juga menyampaikan bahwa akan ada banyak potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Baca Juga: Dipecat Tidak Hormat dari Kepolisian, Teddy Minahasa Langsung Ajukan Banding

Dan hal itu sangat rentan terjadi apabila Presiden Jokowi cawe-cawe terlalu dalam di kontestasi tersebut karena akan dinilai tidak netral dan hanya berimbang bagi pihak-pihak tertentu saja.

"Partai-partai dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden mendapat perlakuan tidak fair dan potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," ujarnya lagi.

Diketahui bahwa Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumnkan secara resmi bahwa dirinya ikut cawe-cawe atau terlibat dalam Pemilu 2024 mendatang.

Jokowi juga mengumumkan bahwa tujuannya cawe-cawe tersebut adalah untuk kemajuan bangsa dan negara.

Baca Juga: Menohok! Ini Jawaban Inara Rusli Soal Tuntutan Nafkah Rp 10 Miliar ke Virgoun

Pengumuman tersebut disampaikan Jokowi pada Senin (29/5/2023) lalu saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi dari media dan content creator.

Namun Jokowi memastikan bahwa yang ia lakukan tidak akan melanggar aturan dan undang-undang.

"Meski saya akan cawe-cawe, saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," jelas Jokowi saat itu.

Menurutnya, Indonesia memiliki batas waktu 13 tahun untuk menjadi negara maju, sehingga sangat penting untuk memilih presiden yang bisa membawa Indonesia ke level lebih tinggi.

Baca Juga: Lepas Hendra Bayauw, Bali United Resmi Rekrut Rahmat Arjuna

"Untuk bisa mencapai tujuan itu, kita sangat tergantung pada calon presiden di masa depan yang akan mampu membawa Indonesia ke next level. Karena alasan inilah saya akan cawe-cawe," lanjutnya.

Namun Jokowi tetap berharap bahwa Pemilu 2024 mendatang tetap dapat berjalan lancar.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Cawe Cawe Capres 2024
# Anies Baswedan
# Joko Widodo

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.