Sidang Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dimulai, Pengadilan Tinggi DKI: Jika Hadir Dia Rugi Sendiri!

Sidang Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dimulai
Sidang Putusan Banding Vonis Mati Ferdy Sambo Dimulai

AYOJAKARTA.COM – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggelar sidang banding mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terkait vonis mati.

Yaitu atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadi J yang sebelumnya sudah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang dimulai hari ini Rabu, 12 April 2023 tepatnya pukul 09.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Baca Juga: Jelang Sidang Putusan Banding Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica Bagikan Ayat Alkitab

Sidang banding kali ini diketuai oleh Hakim Singgih Budi Prakoso dan beranggotakan empat orang hakim anggota yakni Ewit Soetriadi, H Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

Pada sidang hari ini, Ferdy Sambo terpantau tidak hadir dalam sidang tersebut.

Maka dari itu, sidang kali ini berjalan dengan hanya mendengarkan putusan dari majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, pejabat humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Binsar Pakpahan mengungkapkan bahwa untuk sidang banding kali ini para terdakwa tidak diwajibkan untuk hadir dalam sidang.

Baca Juga: Cek di Sini! 25 Link Twibbon Hari Raya Idul Fitri yang Cocok Digunakan untuk Menjalin Silaturahmi

Dalam hal ini yakni terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang mengajukan banding yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal.

Binsar mengatakan bahwa jika ingin memanggil terdakwa untuk hadir dalam sidang banding, maka diperlukan juru sita.

Namun menurutnya, dalam struktur organisasi dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memiliki juru sita.

Yang menjadi persoalan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berupa undang-undan itu kita tidak diwajibkan Pengadilan Tinggi untuk memanggil para pihak,” ujar Binsar dikutip AyoJakarta.com melalui YouTube Kompas.com, Rabu (12/4/2023).

Baca Juga: 15 Santri jadi Korban Pencabulan, Kemenang Peringatkan Izin Pesantren Al Minhaj Terancam Dicabut

“Yang menjadi pertimbangan pertama, memang Pengadilan Tinggi tidak mempunyai juru sita,” sambungnya.

Bukan itu saja, alasan lain jika ingin memanggil terdakwa untuk dihadirkan dalam sidang adalah terkait dengan proses birokrasi.

Yakni harus ada komunikasi dengan Pengadilan Negeri dengan Kejaksaan Tinggi untuk bisa menghadirkan terdakwa.

“Kalaupun kita mau melakukan pemanggilan mesti melalui permintaan tolong bantuan delegasi kepada Pengadilan Negeri, tentu itu akan berbelit-belit,” kata Binsar.

Baca Juga: Ternyata Ini Doa Sapu Jagat yang Selalu Dibaca Rasulullah Ketika Malam Lailatul Qadar, Amalkan Yuk!

Menurutnya jika nantinya upaya hukum tidak puas terhadap putusan pada sidang banding kali ini maka upaya hukumnya adalah kasasi. Hukum kasasi dihitung tenggang waktunya maksimal 14 hari.

Binsar juga mengatakan bahwa jika pun Ferdy Sambo ngotot untuk minta dihadirkan dalam sidang maka akan rugi sendiri.

“Kalau dia (Ferdy Sambo) hadir dihitungnya saat dia hadir, jadi ada kata bisa hadir ya itu dianggap hadir,” ujarnya.

“Jadi sebetulnya kalaupun hadir terus betul-betul dianggap minta ngotot dianggap dinyatakan hadir sebetulnya dia sendiri yang dirugikan, waktunya jadi menipis,” imbuhnya.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# sidang putusan banding
# Singgih Budi Prakoso
# Brigadir Yosua
# Kejaksaan Tinggi
# kasus pembunuhan berencana
# putri candrawathi
# Brigadir J
# Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
# Ferdy Sambo

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.