KERAS! Gaduh Transaksi Rp349 T DPR Blak-blakan Sindir Mahfud MD, Masinton Pasaribu: Jadi Menteri Komentator!

Mahfud MD dan Masinton Pasaribu
Mahfud MD dan Masinton Pasaribu

AYOJAKARTA.COM – Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu menyentil Menko Polhukam, Mahfud MD.

Ia secara blak-blakan menyebut bahwa Mahfud MD sebagai Menteri komentator.

Hal tersebut disampaikan saat rapat Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senin (27/3/2023).

Baca Juga: Tak Mau Ladeni Tantangan Mahfud MD, Arteria Dahlan Tegaskan akan Tetap Hadir Rapat

Pernyataan Masinton Pasaribu tersebut terkait pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan Rp349 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibocorkan ke publik.

Menurutnya transaksi mencurigakan tersebut ramai di publik karena ulah dari pemerintah sendiri sehingga menjadikan seperti dagelan.

“Nah maksud saya begini, ini kan ramai, ramai di publik ini kan disebabkan oleh pemerintah sendiri, ini kan jadi dagelan,” ujarnya dikutip ayojakarta.com melalui YouTube KOMPASTV, Rabu (29/3/2023).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP ini juga menyampaikan bahwa kewenangan di dalam Undang-Undang dan Perundang-Undangan sudah sangat jelas.

Baca Juga: Waduh! Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM Capai Puluhan Miliar, KPK Pastikan Tersangka Lebih dari Satu

Padahal menurutnya sudah ada komite, namun kenapa masih saja saling silang pendapat.

Seharusnya menurut Masiton adanya komite seharusnya meng-clearkan temuan transaksi tersebut mana yang harus ditindak lanjuti dan tidak.

“Seharusnya kan komite ini meng-clearkan nih, seluruh ada temuan segala macam yang bisa mana yang mau ditindaklanjuti mana yang tidak,” ungkapnya.

Baca Juga: Info Loker Tenaga Kesehatan, Dibutuhkan 20 Orang pegawai Non PNS di RSUD Kalideres, Cek Kualifikasi dan Syarat

Anggota DPR yang juga politisi PDIP ini merasa heran pasalnya yang mengutarakan transaksi janggal tersebut justru berasal dari Menko Polhukam padahal posisinya mengepalai komite.

Sedangkan menurutnya Menteri Keuangan juga termasuk Dirjen Kementerian Keuangan juga termasuk anggota komite nasional.

“Ini saya ngeliat gini Bu, ada satu yang aneh menurut saya ya, yang disampaikan oleh Menteri ya diantara Menteri ini sebagai eksekutif lah,” tutur Masinton.

“Kami ini legislatif ketawa ngeliatnya, saya berhari-hari ngeliatnya ketawa ini. Ini eksekutifnya kaum profesional apa amatiran,” sambungnya.

Baca Juga: Ayu Ting Ting Skakmat Hotman Paris Saat Minta Dirinya Jadi Aspri, Jawabannya Bikin Geleng-geleng

Padahal menurutnya sudah ada tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang tetapi tidak bisa memahami hal tersebut sehingga menyebabkan berbicara seenaknya saja.

Secara terang-terangan dirinya juga mengkritik apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.

Menurut Masinton Pasaribu bukan berarti ia membela Sri Mulyani disini bahwa Menteri Keuangan benar.

Baca Juga: Ternyata Anda Bisa Ambil KUR BRI 2023 Lagi Sebelum Lunas! Begini Cara dan Syaratnya

Padahal seharusnya menurutnya sebagai Menteri Koordinator bekerjanya harus dengan senyap tanpa memunculkan kegaduhan publik.

“Sebagai Menko harusnya bekerja dalam senyap bukan jadi Menteri semua hal dikomentari, jadi Menteri komentator Menko itu,” ungkap Masinton Pasaribu.

“Nah ini menurut saya menjadi memunculkan kegaduhan di publik ini, kita melihat publiknya dulu Bu,” sambungnya.

Itu tadi ucapan Masinton Pasaribu yang blak-blakan soal Mahfud MD saat bahas transaksi mencurigakan Rp349 T.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Komisi XI DPR RI
# komentator
# Rp349 T
# transaksi mencurigakan
# Masinton Pasaribu
# Menteri
# Mahfud MD

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.