Tolak Perlindungan Terhadap AG, LPSK Berikan 2 Alternatif Lain yang Bisa Ditempuh, Apa Saja?

LPSK Buka Suara Terkait Tolak Beri Perlindungan pada AG
LPSK Buka Suara Terkait Tolak Beri Perlindungan pada AG

AYOJAKARTA.COM---LPSK secara resmi telah menolak permohonan perlindungan terhadap AG, pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora.

AG dianggap tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai terlindung sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Meskipun menolak, LPSK memberikan alternatif lain yang bisa diambil tim kuasa hukum AG sebagai langkah mendapatkan perlindungan terhadap kliennya tersebut.

Sebagai informasi kuasa hukum AG mengajukan permohonan perlindungan terhadap kliennya dalam bentuk permohonan prosedural.

Baca Juga: Gigit Jari Karena Permohonan Perlindungan Kliennya Ditolak LPSK, Kuasa Hukum AG: Kami Kecewa…

Wakil Ketua LPSK, Manager Nasution mengungkapkan point yang mendasari penolakan perlindungan terhadap AG adalah tidak sesuai dengan pasal 5 undang-undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

“Dalam sidang mahkamah pimpinan LPSK, memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh AG, dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai terlindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 undang-undang 31 tahun 2014 tentang penlindungan saksi dan korban, “jelas Manager Nasution.

Perlu diketahui dalam undang-undang yang disebutkan oleh Manager Nasution diatas berkaitan dengan subyek hukum yang harus dilindungi oleh LPSK.

Baca Juga: Sadis Gak Ada Obat! Terungkap dalam Rekonstruksi AG Sempat Merokok Saat David Ambil Sikap Tobat, Netizen Marah

Terdapat 5 subyek yang bisa dilindungi antara lain saksi, korban, saksi ahli, saksi pelapor dan saksi pelaku atau biasa dikenal Justice Collaborator.

Sedangkan dalam kasus ini status AG adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku.

Hal tersebut menjadi alasan LPSK dalam membuat keputusan penolakan tersebut.

Namun meskipun menolak permohan perlindungan AG, LPSK merekomendasikan 2 alternatif agar AG tetap mendapat pendampingan selama proses hukum.

Rekomendasi tersebut berupa pengajuan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rupublik Indonesia (KemenPPPA).

Baca Juga: Pernyataan Kakak AG Soal Image Adiknya Runtuh Usai Rekonstruksi: Merokok di Samping Korban Seperti Film Mafia

Atau bisa juga mengajukan perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Keduanya merupakan institusi resmi dari pemerintah yang bisa memberikan pendampingan kepada AG.

Mengingat usianya memang masih di bawah umur, jadi hal tersebut bisa dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan.

Terkait alternatif yang diberikan oleh LPSK, sampai saat ini belum ada informasi apakah tim kuasa hukum AG akan mengambil langkah tersebut atau tidak. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# tolak perlindungan
# Manager Nasution
# penganiayaan David
# AG
# LPSK
# KPAI

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.