Buntut Isu Badai Esktrem yang Sempat Bikin Heboh, Kepala BRIN Dinilai Tak Becus Kerja dan Didesak Mundur

Desak Kepala BRIN Mundur, Komisi VII DPR RI Banjir Dukungan (Twitter /@pakmul63)
Desak Kepala BRIN Mundur, Komisi VII DPR RI Banjir Dukungan (Twitter /@pakmul63)

AYOJAKARTA.COM - Karangan bunga berdatangan memenuhi gedung utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kiriman bunga tersebut berisi dukungan kepada Komisi VII DPR RI yang mendesak Kepala BRIN mundur dari jabatannya.

DPR RI mendesak mundurnya kepala BRIN sebab dinilai memiliki kinerja yang buruk dan beberapa persoalan yang tak kunjung selesai sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 2021.

Salah satu yang lantang menyuarakan mendesak mundurnya kepala BRIN adalah anggota Komisi VII DPR RI yang juga wakil ketua fraksi PKS, Mulyanto.

Baca Juga: Ketua IPW Sebut Kartu AS Petinggi Polri Diketahui oleh Ferdy Sambo, Sehingga Sulit Jika Dihukum Maksimal?

Dirinya menilai kepala BRIN saat ini, Laksana Tri Handoko tidak mampu mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah otoritasnya.

"Suasana transisional sampai hari ini belum selesai, baik dari aspek SDM, aspek keorganisasian, kelembagaan, penganggaran, jadi saya melihat capacity untuk pengimplementasian program sangat lemah," Tutur Mulyanto pada cuplikan video yang diunggah akun Twitter miliknya, @pakmul63 pada (2/2/2023).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI pada (30/1/2023) ia juga mencatat beberapa kejadian yang menghebohkan atas ketidakmampuan BRIN dalam berkoordinasi dengan lembaga lain yaitu BMKG.

"Ketika baru ada wacana tentang badai besar di Banten, muncul statement seorang peneliti BRIN 'akan terjadi badai ekstrim di Banten', apa kewenangannya?," ungkap Mulyanto.

Baca Juga: Geger Keputusan Jokowi Sudah Final, Ferdy Sambo Siap-Siap untuk Ditembak Mati! Benarkah Faktanya?

"Walaupun saya tau Ristek BRIN lakukan studi Early Warning System dengan bantuan Jerman, data-data itu kuat, tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," lanjut Mulyanto yang juga seorang peneliti tersebut.

Atas ketegasannya tersebut, Komisi VII DPR RI mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Karangan bunga berdatangan memenuhi halaman gedung utama BRIN, di Gedung B. J. Habibie, Jakarta Selatan seperti cuplikan video yang diunggah Mulyanto melalui akun Twitternya @pakmul63.

Terlihat dalam video tersebut salah satu karangan bunga bertuliskan ucapan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI atas desakan mengganti Kepala BRIN dari pihak yang mengatasnamakan Aliansi Periset Anti Pimpinan Psikopat.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 melalui Perpres Nomor 74 Tahun 2019.

BRIN menjadi satu-satunya badan penelitian nasional setelah beberapa lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dilebur menjadi BRIN.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Mulyanto
# Laksana Tri Handoko
# BRIN
# DPR RI

News Update

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.