Kasus Dugaan Ijazah Palsu Milik Jokowi Dinilai Mulai Mengancam Stabilitas Politik, Polri Didesak untuk Melakukan Ini!

AYOJAKARTA.COM – Dalam perkara dugaan Ijazah Palsu milik Jokowi, kepentingan Hukum dan Politik merupakan dua variabel utama yang dapat terbaca jelas.

Pernyataan Somasi yang baru-baru ini disampaikan oleh TPUA serta Roy Suryo CS terkait tudingan Ijazah Palsu milik Jokowi, merupakan aspek kajian hukum.

Sedangkan dugaan adanya keterlibatan Orang Besar dan Partai Biru dalam pusaran kasus dugaan Ijazah Palsu milik Jokowi, merupakan ranah politik.

Baca Juga: Bocoran Drama Korea Love, Take Two Episode 2: Cinta Pertama Yum Jung Ah dan Park Hae Joon Bersemi Lagi

Sehingga adanya sinkronitas dari kedua variabel tersebut, perlu dibaca oleh publik sebagai bagian dari cara-cara kerja politik.

Pernyataan terkait adanya dua kepentingan yang turut bermain dalam kasus dugaan Ijazah Palsu milik Jokowi tersebut merupakan pandangan Waketum Projo, Freddy Damanik.

Disampaikan dalam sebuah diskusi, Freddy mengimani bahwa tujuan akhir dari maraknya narasi tersebut tidak lain menghancurkan kredibilitas Jokowi.

Karena itu, pernyataan Jokowi terkait adanya dugaan keterlibatan Orang Besar dalam kasus dugaan Ijazah Palsu tidak diterjemahkan sebagai aspek hukum.

Baca Juga: Maggot Jadi Sumber Ekonomi Baru Bagi Warga Jakarta, DLH Beri Fasilitas Marketplace Jual Beli

Seluruh upaya devaluatif yang saat ini terjadi dan terus membuahkan opini, menurut Freddy merupakan bukti produktivitas Jokowi dalam kancah politik.

“Memang ini bagian dari strategi politik yang dimainkan Pak Jokowi, ada pesan yang coba disampaikan oleh Pak Jokowi,” jelasnya.

Terkait dengan pemberian Somasi yang telah dilayangkan oleh TPUA dan Roy Suryo CS, Freddy menduga hal tersebut juga merupakan bagian dari skenario politik.

Kecenderungan cara berdemokrasi di Indonesia, menurut Freddy tidak pernah bisa dilepaskan dari elemen-elemen politik.

Baca Juga: Andre Taulany Murka di Persidangan, Usai 2 Anaknya DIjadikan Saksi Perceraian

Salah satu fakta paling dapat terlihat adalah adanya larangan pengibaran bendera One Piece, karena ditengarai merupakan bagian dari upaya makar dan disintegrasi.

“Semua sudah dihitung, adanya somasi semakin mengkonfirmasi bahwa semua memang bukan soal ijazah saja, tetapi juga politik,” imbuhnya.

Terkait dengan dugaan keterlibatan dan tujuan dari Partai Biru, Freddy menyebut untuk menghancurkan karakter serta kredibilitas Jokowi.

Sehubungan dengan dugaan keterlibatan Orang Besar yang sempat disampaikan oleh Jokowi, Koordinator Pembela Demokrasi Indonesia memberi tanggapan.

Baca Juga: Berminat Ikut Upacara Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 di Istana Negara? Ini Langkah dan Link Pendaftarannya

Menurut Petrus Selestinus, pernyataan Jokowi tersebut telah melahirkan berbagai efek domino yang meluas dan semakin mengaburkan kasus Ijazah Palsu.

Munculnya gerakan terkait dugaan Ijazah Palsu, dan Pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming, menurut Petrus bagian dari dialektika demokrasi.

Petrus menambahkan, derasnya serangan atau pernyataan politik yang tertuju kepada Jokowi tidak lain karena rasa tidak puas akan proses kepemimpinannya selama dua periode.

Tensi ketidakpuasan tersebut semakin meningkat dan bertambah, karena proses naiknya Gibran ke Pemerintahan dilakukan dengan cara yang dianggap para akademisi tidak etis.

“Kasus Ijazah Palsu ini sudah bertahun-tahun dan Polri berpangku tangan, Polri seharusnya proaktif menyelidiki,” tegas Petrus dikutip Ayojakarta dari YouTube tvOneNews. ***