Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Wajib Tahu! Ketentuan Penting Sebelum dan Selama Ujian

Ketentuan seleksi kompetensi PPPK 2024
Ketentuan seleksi kompetensi PPPK 2024

AYOJAKARTA.COM – Bagi tenaga honorer, seleksi kompetensi merupakan salah satu tahapan proses yang wajib dilalui sebelum diangkat menjadi PPPK.

Berlaku bagi tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus administrasi, penentuan peserta Seleksi Kompetensi PPPK telah diumumkan di masing-masing instansi.

Tenaga honorer yang memenuhi seluruh kriteria, mulai tanggal 2 sampai dengan 19 Desember 2024 mendatang akan mulai mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK tahap pertama.

Baca Juga: Siap-siap! Bantuan Sosial PKH dan BPNT Periode November- Desember 2024 akan Segera Disalurkan!

Saat pelaksanaan ujian, peserta akan mendapatkan sejumlah soal yang terdiri dari seleksi kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural.

Guna efisiensi waktu, masing-masing peserta seleksi kompetensi akan mendapatkan waktu selama 120 menit.

Disamping soal-soal tes, tenaga honorer yang mengikuti seleksi kompetensi juga akan mengikuti wawancara dengan durasi waktu selama 10 menit.

Sedangkan bagi pelamar dengan disabilitas sensorik netra, ketentuan terkait durasi waktu soal diberikan waktu selama 150 menit dan 15 menit untuk wawancara.

Selain memastikan penguasaan materi, setiap peserta seleksi kompetensi juga perlu memperhatikan sejumlah ketentuan.

Adapun ketentuan umum yang perlu diperhatikan bagi peserta seleksi kompetensi PPPK, adalah terkait penggunaan busana atau pakaian.

Selama mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi, peserta hanya diperkenankan menggunakan pakaian sesuai ketentuan atau atasan kemeja putih bawahan hitam.

Disamping harus menyesuaikan dengan peraturan pakaian, peserta seleksi kompetensi juga wajib menyiapkan dua dokumen penting sebagai syarat keikutsertaan.

Baca Juga: Adakan Rapat Internal Istana, Presiden Prabowo Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Bantuan Sosial untuk Perangi Kemiskinan

Adapun dokumen pertama yang wajib dipersiapkan oleh setiap tenaga honorer sebelum mengikuti seleksi kompetensi adalah Kartu Peserta Ujian.

Karena merupakan syarat untuk mengikuti ujian, pastikan peserta seleksi kompetensi telah mencetak Kartu Peserta sebelum waktu pelaksanaan.

Untuk mulai mencetak Kartu Ujian seleksi, tenaga honorer dapat mengunduh atau langsung mencetak melalui akun SSCASN masing-masing peserta.

Agar tidak terkendala saat akan mengikuti ujian, pastikan tampilan serta format Kartu Ujian Seleksi Kompetensi PPPK tidak disunting atau di mengalami editing.

Selain tidak melakukan pengubahan bentuk, ukuran serta tampilan, Kartu Ujian peserta juga tidak perlu dilaminating.

Sebelum memasuki ruang ujian, masing-masing peserta akan menerima PIN dan ditulis langsung dalam Kartu Ujian untuk mengakses sistem CAT BKN.

Baca Juga: Harga Cuman Rp1,6 Juta! Review Lengkap Itel S25, Spesifikasi dan Performa Hp Ramah di Kantong

Jenis dokumen kedua yang wajib dibawa dan dipersiapkan oleh setiap peserta Seleksi Kompetensi PPPK adalah Kartu Tanpa Penduduk.

Selain KTP dan kartu ujian, peserta seleksi kompetensi PPPK juga wajib memperhatikan ketentuan khusus yang diterbitkan di masing-masing instansi.

Dengan mentaati seluruh peraturan yang telah ditentukan, peserta seleksi kompetensi berkesempatan meraih peringkat terbaik. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# seleksi kompetensi
# PPPK 2024
# Ketentuan

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.